REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengklaim wilayah ibu kota baru bebas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, tidak seluruh wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memiliki potensi terjadinya karhutla.
Bambang mengatakan, Bappenas mengatakan telah melakukan kajian menyeluruh sebelum merekomendasikan lokasi ibu kota baru, termasuk soal potensi karhutla. Dia menambahkan, daerah seluas 40 ribu meter persegi di Kecamatan Sepaku yang akan dijadikan pusat pemerintahan terbebas dari segala potensi kerusakan lahan.
"Jauh, karena tidak mengandung batu bara, gambut, titik panas, dan jauh dari hutan yang pernah ada riwayat terbakar di masa lalu," katanya seusai membuka 55th International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) World Planning Congress di Bogor, Jawa Barat, Senin (9/9).
Bambang menjelaskan, ibu kota baru akan mengusung desain ramah lingkungan sehingga mayoritas pusat kota akan menjadi ruang terbuka hijau. Meski belum masuk rencana pembangunan jangka menengah, Kalimantan Timur menjadi satu dari pusat pembangunan metropolitan Indonesia.
Sebanyak 10 kota akan menjadi percontohan dalam lima tahun ke depan. Enam kota berada di luar Jawa dan empat kota di Jawa. Pembangunan memfokuskan pada peningkatan pendapatan per kapita masyarakat seiring dengan urbanisasi. "Karena urbanisasi terbukti meningkatkan taraf ekonomi, perekonomian," ujar Bambang.
Namun, dia mengakui ada anomali di Indonesia. Rata-rata kota di dunia mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita hingga rata-rata 2,5 persen seiring dengan satu persen urbanisasi. Sementara, Indonesia hanya tumbuh 1,4 persen per satu persen urbanisasi.
"Kita ingin memperkecil gap itu, mencari tahu kenapa, maka kita fokus lima tahun ke depan untuk itu, termasuk di ibu kota baru," kata Bambang.
Bappenas melihat kepadatan penduduk telah menjadi salah satu krisis krusial di kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta. Lebih dari lima kota besar di Indonesia berada di wilayah yang berdekatan sehingga membawa ketidakseimbangan.
Bappenas juga ingin mengenalkan konsep metropolitan yang baru. Bukan hanya dikenal sebagai kota besar, melainkan kota yang terintegrasi dengan sekitarnya sehingga jadi satu kesatuan fungsional.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Penajam Paser Utara sebelumnya melaporkan ada sedikitnya empat kebakaran lahan di Penajam pada akhir pekan lalu. Kepala Subbidang Logistik dan Peralatan BPBD Penajam Paser Utara Nurlaila mengatakan, potensi kebakaran lahan di wilayah Penajam Paser Utara pada musim kemarau cukup tinggi. Kebakaran lahan, kata dia, bahkan baru saja terjadi di empat lokasi berbeda dalam satu hari.
Dia melaporkan, kebakaran lahan terjadi di empat wilayah Kecamatan Penajam yang meliputi RT 01, Kelurahan Kampung Baru, serta area lahan milik perusahaan daerah di RT 08, Kelurahan Sungai Paret. Kebakaran lahan diduga karena faktor alam. Nurlaila mengatakan, embusan angin yang cukup kencang membuat kobaran api di lokasi kebakaran lahan tersebut cepat membesar.
Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro menyarankan pemerintah memperhatikan beberapa hal dalam membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Dia mengingatkan pemerintah agar ibu kota baru dibangun dengan asas pelestarian lingkungan. Sebab, Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia dan pusat keragaman hayati.
"Bagaimana desain kotanya, apa akan jadi hutan beton baru, atau hutan-hutannya tetap lestari? Bagaimana caranya? Tugas kita mencari solusi terbaik," kata dia.
IAP Indonesia menyarankan agar kota baru sensitif terhadap ekosistem sekitarnya. Dengan demikian, bangunan-bangunan dan lingkungan sekelilingnya disesuaikan dengan karakteristik yang ada tanpa mengorbankan keragaman hayati.
"Kita bicara tentang daerah yang suhunya 32-34 derajat Celcius sepanjang tahun, kelembapannya 80 persen, curah hujan 4.000 mm, dan karakteristik lain yang sangat berbeda dari yang pernah ada," ujar pria yang akrab disapa Bernie ini.
Ia memperkirakan proses pengembangan ibu kota akan memakan waktu lama, tetapi pembangunannya bisa selesai dalam waktu dua sampai tiga tahun.
Dia menegaskan, membangun dan mengembangkan adalah dua hal berbeda. Perencanaan dan pembangunan bangunan pemerintahan bisa dilakukan dalam waktu empat tahun. Namun, mengembangkannya hingga seperti kota besar yang terintegrasi dan matang akan butuh waktu yang tidak sebentar. "New York, Washington, saja butuh 150 tahun untuk seperti sekarang," kata dia. n lida puspaningtyas/antara ed: satria kartika yudha
September 10, 2019 at 07:33AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ZPjpLY
via IFTTT
No comments:
Post a Comment