REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Mochamad Ridwan Kamil menyatakan, direksi maupun komisaris semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan direformasi lewat fit and proper test. Emil mengaku akan mengawasi secara langsung.
Menurut Ridwan Kamil, dari semua BUMD hanya Bank BJB yang memberikan profit.
"Sisanya ini meminta anggaran kepada provinsi. Berarti ada yang salah. Sebagai gubernur baru saya butuh keyakinan bahwa BUMD ini bisa memberikan profit dan kualitas yang diharapkan," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Ahad (30/12).
Emil mengatakan, ia butuh sebuah proses baru. Direksi lama boleh ikut lagi tapi harus meyakinkan kepada gubernur baru bahwa kerjanya bisa mengejar misi Jabar Juara. Kalau ternyata direksi lama bisa meyakinkan dalam sebuah proses ini, maka tak ada masalah diangkat lagi. "Tapi kalau ternyata tidak mampu dengan sebuah proses, maka kami butuh orang yang mampu yang datang dari manapun," katanya.
Saat ditanya apakah sudah diaudit, Emil mengatakan, sudah dilakukan. Ada biro perekonomian yang rutin melakukan audit. Emil mencontohkan, ada satu BUMD yang pegawainya tinggal empat. Jadi, ia mempertanyakan apa maksudnya membuat perusahaan untuk tidak berfungsi.
Emil meminta masyarakat untuk mempercayakan pada gubernur baru terkait BUMD ini. Karena, gubernur baru ini sangat profesional memilih orangnya juga profesional yang penting kepentingan pemerintah dan masyarakat terwakili. "Bagaimana kalau gubernur tidak yakin, kan susah. Maka yakinkan dulu, kalau sudah yakin ngabret lah," katanya.
Menurut Emil, untuk merombak direksi ini, ia telah membuat Pergub terkait pengangkatan karena semua ada aturannya. "Selalu ada sisa komisaris yang melakukan komite randominasi makanya ada fit proper, gubernur gak nunjuk langsung. Gaya saya gak begitu," katanya.
Menurut Emil, pergantian yang dilakukan pihaknya bukan hanya BIJB, ini adalah kebijakan untuk semua BUMD. "Hari ini berlangsung juga, Jasa Sarana ditreatment yang sama. Jadi tidak spesifik ke satu BUMD tapi seluruh BUMD dimulai dari BJB," katanya.
Perlu diketahui, Direktur Utama PT Bandarudara Internasional Jawa Barat Virda Dimas Ekaputra resmi dicopot dari jabatannya. Hal itu merupakan hasil dari RUPS Luar Biasa yang digelar pada 26 Desember lalu.
Menurut Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Pemerintah Provinsi Jawa Barat Eddy Nasution, pihaknya melakukan langkah tersebut guna membawa BUMD Jabar lebih profesional. Dan tak hanya PT BIJB saja, BUMD lainnya pun mengalami hal serupa. "Kita mau cari orang yang bisa membawa lebih baik. BIJB ini banyak program, tenan-tenan belum terjual, cargo juga belum jalan padahal pendirian BIJB untuk cargo,"katanya.
December 30, 2018 at 10:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SqMu8H
via IFTTT
No comments:
Post a Comment