Menkeu Upayakan Pajak Avtur Setara dengan Negara Lain

Tarif pajak jual beli avtur sudah dibebankan sejak 2003

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah bersedia mengkaji besaran pajak pertambahan nilai (PPN) atas avtur agar setara dengan negara-negara lain. Harga avtur yang tinggi dituding sebagai penyebab mahalnya harga tiket pesawat.

"Kalau penerapan PPN itu sama, kita akan berlakukan sama. Jadi kita lihat supaya kita tidak ada kompetisi tidak sehat antara Indonesia dengan yang lain," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan membandingkan PPN avtur di Indonesia dengan tarif di negara-negara lain. Tarif PPN ini sebelumnya dikeluhkan oleh dunia usaha karena diduga menjadi beban yang dikonversikan oleh maskapai penerbangan ke harga tiket pesawat.

"Kalau itu sifatnya adalah level of playing field, kita bersedia untuk membandingkan dengan negara lain, dengan Singapura, Malaysia," ujar dia.

Saat ini, PPN atas transaksi avtur untuk keperluan angkutan udara di Indonesia sebesar 10 persen. Tarif PPN tersebut sudah dibebankan sejak 2003. Sedangkan, tarif PPN atas penyerahan avtur di negara-negara tetangga di Asia Tenggara, masih berkisar satu digit.

Pada Senin (11/2) malam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, monopoli dan tingginya harga avtur yang dijual oleh Pertamina  menyebabkan maskapai penerbangan dalam negeri menaikkan harga tiket.

Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan akan memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada hari ini untuk membahas persoalan tersebut.

Presiden Jokowi mengaku baru mengetahui tarif pesawat domestik meningkat tinggi karena harga avtur yang mahal. "Ternyata avtur yang dijual di Soekarno-Hatta dimonopoli oleh Pertamina," katanya dalam sambutan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).

Ia mengatakan, akan memberikan dua pilihan kepada Pertamina. Pertama, meminta Pertamina menyesuaikan harga agar harga avtur domestik setara dengan harga internasional. Jika opsi pertama tidak bisa dilakukan, pilihan kedua pemerintah akan mengizinkan perusahaan minyak lain menjual avtur sehingga menyebabkan kompetisi harga.

Dengan opsi terakhir, Jokowi meyakini akan ada banyak perusahaan minyak tertarik dalam distribusi avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Di sisi lain, Jokowi pun yakin Pertamina mampu bersaing.

Let's block ads! (Why?)

February 12, 2019 at 03:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SoTU06
via IFTTT