REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Kampung Kidul Pasar, Sukoharjo, Klojen, Kota Malang mendeklarasikan diri sebagai wilayah antipolitik uang. Upaya ini dilakukan mengingat maraknya pembagian 'politik uang' menjelang pencoblosan Pemilu 2019, Rabu (17/4).
Ketua RT 003 RW 07, Azwin Muzakki, menjelaskan, aksi ini dilakukan tak lepas dari peristiwa korupsi di Kota Malang. Wilayahnya sempat digegerkan atas penangkapan seluruh anggota legislatif dan segelintir pejabat eksekutif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus suap APBD-P Kota Malang TA 2015.
Lebih detail, Azwin mengatakan, telah menyebar satu spanduk ajakan menolak 'politik uang'. Kemudian juga 76 poster berisi serupa di RW 006 dan 007 di daerahnya.
Selain itu, pengurus juga memasang 50 CCTV di beberapa titik di sembilan RT di RW 007. Pemasangan ini ditunjukkan agar bisa mengawasi keamanan, termasuk oknum yang mencurigakan. Juga, mengawasi kejadian-kejadian pembagian 'politik uang' dari pihak tertentu.
Jika ditemukan warga yang menerima 'uang suap', pengurus RT dan RW tidak segan untuk melaporkan ke pihak terkait. Dalam hal ini kepada Bawaslu Kota Malang agar ditindak tegas.
Menurut Azwin, aksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama warga dan tokoh agama. Mereka ingin memilih wakil rakyat dan pemimpin yang bersih. Dengan kata lain, tidak dimodali politik yang mahal demi menghindari kasus korupsi.
Di kesempatan lain, Warga Lukman Hidayat mengaku setuju dengan aksi anti politik uang. Edukasi ini muncul karena kekecewaan warga terhadap para wakil rakyat yang terlibat kasus suap. Untuk itu, mereka bermimpi memiliki pemimpin yang jujur dan baik di masa depan.
April 16, 2019 at 05:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GkyCYy
via IFTTT
No comments:
Post a Comment