JK: Indonesia Harus Ambil Peluang Kemelut Dagang Cina-AS

Aliran ekspor-impor China-AS yang terhambat dapat menjadi celah bagi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut Pemerintah saat ini terus mempercepat perundingan dagang dengan berbagai negara seperti di Eropa, Australia dan Afrika. Menurut JK, itu sebagai upaya memperluas pasar dagang Indonesia ke negara lain

"Kita mempercepat perundingan trade (dagang) dengan macam-macam negara, Australia, kemudian Eropa juga kita kerjain, agar pasar semakin terbuka," ujar JK saat menjadi narasumber di Kadin Talk di Menara Kadin Indonesia, Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Kamis (31/1).

Menurut JK, percepatan perundingan dagang, juga sebagai salah satu upaya Indonesia mengambil manfaat dari situasi perang dagang yang terjadi antara Cina dan Amerika Serikat. Sebab, aliran ekspor-impor yang terhambat antara kedua negara tersebut dapat menjadi celah bagi Indonesia untuk menggenjot perdagangan luar negeri.

"Ya tentu permintaan barang-barang ke Cina pasti berkurang, nah bagaimana kita bisa mengambil alih itu permintaan, karena itu harus cepat kita selesaikan DPSP (Deferred Profit Sharing Plan)nya dengan Amerika," ujar JK.

Belum lama ini, Indonesia dan Turki melakukan perundingan perjanjian dengan berbagai negara seperti Turki dan Maroko, Perundingan dagang putaran ketiga Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) di Jakarta pada 24-25 Januari 2019. Selain itu juga Indonesia dan Maroko sepakat untuk meningkatkan perdagangan melalui forum joint trade commission (JTC) dan segera memulai perundingan Preferential Trade Agreement (PTA) pada awal April mendatang.

"Jadi sudahlah kita kerja cepet seperti itu sehingga pasar kita lebih luas, begitu juga dengan Turki, denganafrika lainnya supaya dagang dengan enak," ujarnya.

Karenanya, di hadapan pengusaha Kadin Indonesia, JK mengajak dunia usaha ikut terlibat dalam kerjasama perdagangan dengan internasional. Karena menurutnya, perdagangan internasional tidak akan berjalan tanpa andil  dunia usaha.

Menurut JK, Pemerintah dalam hal ini memfasilitasi dan membuat regulasi yang mendukung dunia usaha.

"Pemerintah tidak bisa bikin apa-apa tanpa dunia usaha, pemerintah memberikan kebijakan yang lebih terbuka sehingga dunia usaha dapat bekerja dengan baik," ujar JK.

Let's block ads! (Why?)

January 31, 2019 at 06:32PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Sa8gAP
via IFTTT