Siapa Bertanggung Jawab pada Keamanan Data Biometrik?

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Lembaga untuk membahas issu rekam biometrik yang banyak dikeluhkan di lapangan. Komisi I mengundang Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), Dirjen Imigrasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi I Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung menyesalkan semua perwakilan pemerintah tidak ada yang mau beratanggungjawab terkait masalah keamanan data jamaah umrah yang sudah dilakukan rekam biometrik oleh Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel. “Ini siapa yang bertanggungjawab kalau data peribadinya bocor?” kata Asril yang menjadi pimpinan RDP, Senin (21/1).

Asril mengataka, VFS Tasheel dipastikan tidak akan mau bertanggungjawab jika semua data calon jamaah umrah bocor dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Karena VFS Tasheel merupakan sebuah lembaga jasa profit yang memiliki semangat mencari keuntungan dalam setiap aktivitasnya.

“VFS Tasheel mana mau mikiran keamanan data pribadi jamaah, dia mikirnya bagaimana uang masuk banyak,” katanya.

Apalagi, Asril mengatakan, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Untuk itu sudah sepatutnya para dewan perwakil rakyat segera memikirkan bagaimana supaya memiliki Undang-Undang tentang perlidungan data pribadi.

“Memang betul kita belum memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan inilah yang perlu kita pikirkan bersama seperti apa,” katanya.

Asril mengatakan selama ini masalah-masalah yang dialami oleh setiap jamaah haji maupun umrah selalu dikait-kaitkan dengan ujian dari Allah SWT. Termasuk sulitnya melakukan proses perekaman biometrik jangan dibuat guyonan bahwa susahnya mengajukan visa biometrik karena Allah sedang mengujinya.

Berita Terkait

Padahal kata dia, masalah-masalah yang dialami para jamaah umrah yang saat ini sedang kesulitakan melakukan rekam biometrik dapat diselesaikan dengan meminta otoritas Saudi mencabut atau menunda rekam biometrik. Penundaan itu sampai semua fasilitas untuk melakukan oprasional rekam biometrik sudah terpenuhi.

“Memang perjalanan ke tempat Tuhan itu jangan nanti dari Kementerian Agama, bapak dan ibu tolong jangan bilang itu semua cobaan jadi proses menuju Tanah Suci agak sulit. Saya sering tanya kenapa mendapat pengalaman sulit, ya katanya itu sedang dicoba Tuhan,” ujar Asril.

Let's block ads! (Why?)

January 21, 2019 at 04:44PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2sDSUGg
via IFTTT