REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah saat ini tengah merencanakan untuk membuat lembaga superholding BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan nantinya lembaga tersebut akan menggantikan posisi Kementerian BUMN.
"Ya Kementerian BUMN akan hilang. Jadinya nanti ada superholding," kata Rini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Senin (15/4).
Rini menjelaskan nantinya Kementerian BUMN bentuknya akan sama seperti holding BUMN milik Singapura yakni Tamasek Holdings dan milik Malaysia yakni Khazanah Nasional Berhad. Meskipun begitu, Rini menegaskan kontrol pemerintah tidak akan hilang setelah Superholding BUMN dibentuk.
Dia mengatakan justru pemerintah dapat memantau Superholding BUMN secara langsung. "Sama seperti Khazanah juga lasung ke perdana menteri (PM). Tamasek juga langsung ke PM. Jdi nanti superholding juga langsung ke presiden," jelas Rini.
Hanya saja, Rini memastikan nantinya bentuk Superholding BUMN tidak seperti birokrasi atau kementerian seperti saat ini. Rini mengatakan Presiden Joko Widodo mengharapkan dengan dibentuknya superholding maka BUMN dapat dikelola secara profesional.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi) dalam debat putaran terakhir, Sabtu (13/4) mengatakan holding BUMN akan menjadi salah satu strateginya. Apabila kembali terpilih, Jokowi akan membangun sejumlah holding BUMN, baik yang bersifat konstruksi, migas, maupun yang berkaitan dengan pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
"Akan ada holding-holding dan di atasnya (ada) superholding. Dengan kekuatan holding yang besar kita akan mudah mencari capital, modal," ujar Jokowi.
Untuk itu, Jokowi meminta BUMN harus berani keluar 'kandang' menjadi pionir ke luar negeri, membuka pasar, dan jaringan. Dengan begitu, BUMN kecil dapat mengikuti BUMN besar. Sebab, Jokowi menilai perusahaan karya Indonesia sudah banyak yang mengerjakan proyek infrastruktur besar di Timur Tengah.
April 15, 2019 at 05:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UBv2nd
via IFTTT
No comments:
Post a Comment