Pages

Tuesday, April 30, 2019

Guaido Serukan Demonstrasi Penggulingan Maduro di Venezuela

Juan Guaido menyerukan demonstrasi nasional pada 1 Mei untuk menggulingkan Maduro.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS — Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido mengatakan akan memulai tahap akhir dari rencana menggulingkan pemerintahan yang dipimpin Presiden Nicolas Maduro pada Selasa (30/4). Ia juga menyerukan kepada publik dan militer untuk mendukung dilakukannya perebutan kekuasaan tersebut. 

Dalam sebuah video yang diunggah melalui jejaring sosial Twitter, Guaido terlihat berpidato di tengah orang-orang dengan seragam militer. Tak hanya itu, kendaraan lapis baja yang menjadi senjata tempur para tentara juga ada di terlihat ada di Ibu Kota Caracas. 

Selain Guaido, tokoh-tokoh kunci oposisi Venezuela juga terlihat dalam video itu. Di antaranya adalah Leopoldo Lopez yang sedang dalam tahanan rumah. Belum jelas, mengapa ia dapat hadir di lokasi tempat Guaido berpidato, yang diyakini adalah pangkalan udara militer La Carlota. 

Guaido menyerukan demonstrasi nasional untuk digelar pada 1 Mei esok hari. Protes besar-besaran akan dilakukan dan disebut olehnya menjadi sebuah aksi terbesar dalam sejarah Venezuela. 

Ia mengatakan bahwa demonstrasi nasional ini menjadi sebuah ‘fase definitif’ agar kepemimpinan Maduro berakhir dan menyerukan dilakukannya pemilihan umum yang demokratis. Setelah mengunggah rekaman video tersebut, ia kemudian menulis cicitan di Twitter agar warga Venezuela memprakarsai akhir perebutan kekuasaan. 

“Pada saat ini saya bertemu dengan unit militer utama Angkatan Bersenjata kami, memulai tahap akhir ‘Operasi Kebebasan’,” tulis Guaido dilansir CNN, Selasa (30/4). 

Venezuela telah dilanda krisis dan kekacauan, seiring kondisi ekonomi di negara itu yang saat ini dilanda hiperinflasi. Pemerintahan Maduro dianggap telah menciptakan situasi yang semakin buruk dengan kebijakan sosialis yang ia terapkan, serta pendahulunya mantan presiden Hugo Chavez. 

Gelombang protes untuk menuntut kepemimpinannya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi semakin memburuk pada awal tahun ini, ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela. 

Setidaknya 50 negara, termasuk AS telah mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela. Namun, Rusia dan beberapa negara lainnya telah menolak klaim tersebut dan mengatakan Maduro, serta pendahulunya Chavez sebagai pemimpin negara yang sah.

Guaido telah berusaha untuk menggulingkan Maduro dalam sebuah kudeta. Pemerintah Venezuela kemudian mencabut kekebalan hukum dirinya sebagai anggota parlementer, hingga melakukan penangkapan terhadap kaki tangan Guaido dan melakukan banyak pemeriksaan. 

Hukuman untuk Guaido juga mencakup larangan meninggalkan Venezuela, namun secara terbuka dilanggar olehnya pada Januari lalu. Pekan lalu, Guaido mengatakan sekutu kongresi Gilber Caro telah ditahan dan 11 anggota oposisi dipanggil oleh badan intelijen Sebin.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBYg4S
via IFTTT

Jokowi-Maruf Unggul Tahap Awal Rekapitulasi KPU Surabaya

Ada enam kecamatan yang melakukan rekapitulasi suara pada tahap awal di Surabaya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dinyatakan unggul dalam tahap awal rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019. Rapat pleno digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Adityawarman Nomor 87, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (30/4).

Sesuai jadwal, ada enam kecamatan yang melakukan rekapitulasi suara pada tahap awal atau hari pertama ini, yakni Kecamatan Pakal, Bulak, Asemrowo, Gayungan, Jambangan dan Benowo. Dari enam kecamatan tersebut, yang sudah menyelesaikan rekapitulasi hingga sore ini baru Kecamatan Pakal dan Bulak.

"Mudah-mudahan berjalan sesuai target. Pelakasanan rekapitulasi berjalan aman, kondusif dan lancar," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya Nur Syamsi.

Untuk rekapitulasi di Kecamatan Pakal, pasangan Jokowi-Ma'ruf memperoleh 22.141 suara dan Prabowo-Sandi memperoleh 9.144 suara. Sedangkan di Kecamatan Bulak, Jokowi-Ma'ruf memperoleh 16.272 suara dan Prabowo-Sandi memperoleh 7.168 suara.

Menurut dia, dalam rekapitulasi dua kecamatan yang telah dilalui, tidak menemui kendala yang cukup berarti. Ia berharap proses rekapitulasi yang akan berlangsung hingga 4 Mei mendatang terus kondusif.

"Sampai saat ini tidak ada masalah baik itu untuk data pemilih, pengguna hak pilih, maupun perolehan masing-masing peserta pemilu," ujarnya.

Untuk masalah keamanan, lanjut dia, pihak KPU mengaku telah bekerja sama dengan Polrestabes Surabaya untuk terus membantu mengamankan jalannya rekapitulasi tingkat Kota Surabaya hingga selesai pada 4 Mei mendatang. "Kalau keamanan tidak ada masalah, kawan-kawan dari Polrestabes, Polres Tanjung Perak membantu keamanannya," katanya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LfqnD9
via IFTTT

Menko Darmin: Regulasi Fintech Harus Diperbarui

Regulasi fintech diperbarui untuk memitigasi risiko.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, regulasi mengenai teknologi finansial (financial technology/ fintech) harus diperbaharui.Tujuannya, memitigasi risiko yang muncul dari pemanfaatan teknologi tersebut.

Darmin menjelaskan, otoritas terkait harus bergerak ke kerangka peraturan yang lebih ringan, dinamis, dan adaptif. Peraturan yang dibuat harus mencoba menyeimbangkan peran kebijakan dan regulasi untuk memberikan kepastian hukum. "Sekaligus melindungi konsumen dan mendorong inovasi," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (30/4). 

Saat ini, Darmin menjelaskan, Indonesia dihadapkan pada realita bahwa teknologi digital telah digunakan pada seluruh aspek kehidupan dan pembangunan mulai dari sektor perdagangan, transportasi, pertanian, hingga keuangan.

Pemanfaatan digital menciptakan peluang bisnis melalui platform sharing ekonomi, bahkan dapat meningkatkan inklusi keuangan melalui beragam layanan fintech berkembang. Tapi, di sisi lain, perkembangan ini meningkatkan risiko tindak kejahatan berupa penyalahgunaan data pribadi, cyber crime, hingga praktik pencucian uang.

Darmin menuturkan, rumus dasar dalam merancang regulasi fintech adalah pengaturannya harus sederhana, ringan, dan fleksibel. Hal ini agar tidak mematikan start up dan tidak mematikan inovasi. "Kami memandang perlindungan kepentingan nasional harus dikaji secara serius, termasuk dalam penanganan terorisme dan pencucian uang," katanya. 

Darmin menambahkan, salah satu isu terkait fintech adalah tindakan memecah transaksi (smurfing) melalui transaksi fintech. Tindakan itu dilakukan agar kurang dari batasan threshold transaksi yang harus dilaporkan, yaitu kurang dari Rp 100 juta.

Selain itu, ada isu virtual currency tentang pseudonimity dari mekanisme transaksi yang menyebabkan pelaku transaksi tidak dapat diidentifikasi. Untuk memitigasi risiko fintech dan virtual currency tersebut, Darmin menilai, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat bergerak sendiri. “Kolaborasi dan peran aktif dari platform fintech juga diperlukan,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VyESFN
via IFTTT

Puasa bagi Orang Pikun

Ustaz Ahmad Lutfi Fathullah menjelaskan perihal puasa Ramadhan bagi orang yang pikun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bulan suci Ramadhan dinanti-nanti kedatangannya oleh seluruh orang yang beriman. Inilah saatnya untuk meraih pahala dan ampunan Allah SWT yang terbuka luas. Dengan begitu, pengujung Ramadhan yakni Idul Fitri dapat menjadi momen kembali pada fitrah.

Namun, tidak semua orang dapat menikmati Ramadhan dengan kondisi 100 persen prima. Misalnya, kalangan lanjut usia (lansia) yang telah kehilangan ketajaman pikirannya. Mereka kadangkala mengidap pikun, sehingga boleh jadi makan atau minum saat siang hari Ramadhan.

Lantas, bagaimana kewajibannya puasa Ramadhan? Apakah boleh tak berpuasa? Kemudian, apa yang dapat dilakukan keluarga yang menyayanginya?

Terkait ini, pendakwah dari Pusat Kajian Hadis, Ustaz DR Ahmad Lutfi Fathullah, memberikan pandangan, sebagaimana dimuat dalam laman tanya-jawab Harian Republika beberapa waktu silam.

Bagi mereka yang lansia dan cenderung pikun, maka boleh tidak berpuasa. Namun, Ustaz Ahmad Lutfi meminta agar tidak kaku menafsirkan hal tersebut.

Sebab, perlu pula keluarga terdekat melihat kondisi fisik orang tua. Jika masih kuat berpuasa, ajaklah dia bersahur dan biarlah dirinya berpuasa semampunya.

Jika ternyata berbuka lantaran dia pikun, maka ucapkanlah alhamdulillah.

Jika dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa--semisal makan dan minum--biarkanlah. Maka, pada akhir Ramadhan si anak dapat membayarkan fidyah puasanya.

Menurut Ustaz Ahmad Lutfi, lebih baik keluarga terdekat tetap mengajak orang tua yang pikun untuk berpuasa? Di satu sisi, hal itu lebih efektif dari segi komunikasi. Artinya, orang tua itu tak akan merasa "tersisih."

Di samping itu, Allah SWT mewajibkan sesuatu selalu diikat dengan "batasan kemampuan." Demikian bila dikaitkan dengan fikih. Allah tidak akan mewajibkan sesuatu ibadah kecuali dalam batasan kemampuan yang hamba-Nya sanggupi.

Akan tetapi, hal itu tidak menggugurkan kewajiban berbuat. Sang hamba diberi kelonggaran-kelonggaran tertentu.

Dengan pemahaman seperti itulah anak-anak hendaknya memperlakukan orang tua yang sudah pikun.

Ambil contoh. Bila orang tua yang sudah amat sepuh dan pikun ikut sahur bersama-sama. Maka, misalnya, ketika pada pagi hari dia wafat, statusnya dalam kondisi sedang berpuasa.

"Tentu hal ini akan berbeda nilainya jika meninggal di pagi yang sama, tetapi dalam kondisi tidak berpuasa. Allahu a'lam." kata Ustaz Ahmad Lutfi.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LclKcT
via IFTTT

Tough choice to make on new capital city's location: VP

Bappenas had suggested three options on relocating the capital city.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Vice President M Jusuf Kalla admitted to it being no easy task to decide on an apt location for the new capital city since 10 pre-requisites had to be met. "A decision had yet to be taken based on meeting 10 specific criteria agreed upon and put forth by Bappenas (the National Development Planning Board). The requirements are stringent and making a choice is not easy task," Kalla remarked here on Tuesday.

Among the conditions are the place being strategically located in the heart of Indonesia; its populace being highly tolerant; carrying the least risk of natural disasters; and having no less than 60 thousand hectares of vacant area. "It could be in Kalimantan or Sulawesi. Sulawesi Island is, for instance, located in the heart, but the only drawback is the absence of a vacant and ready area. Although a ready location is in sight, but it has risky faults," Kalla explained.

In the meantime, the government held the first cabinet meeting on Monday to hold discussions on the plan to shift the capital city. A huge plan should be in place for moving the capital city. The government favors the plan on moving the capital city outside Java Island on the basis of various grounds.

"At the limited (cabinet) meeting, the president (took the decision) on moving the capital city to outside Java," National Development Planning Minister/Head of Bappenas Bambang Brodjonegoro remarked after the meeting at the Presidential office.

Brodjonegoro noted that the Bappenas had suggested three options on relocating the capital city, with the first being to not change the capital city of Jakarta though relocating the government offices around the Presidential Palace and the National Monument (Monas) areas. The second option was relocating the capital city to regions in proximity to Jakarta, such as Bogor, Depok, Tangerang, or Bekasi, while the third alternative was moving it outside Java Island.

"The point is if it remains in Java Island, moreover, near Jakarta, it will not lessen the burden on Java Island and also not drive Indonesia-centric development, but rather solely strengthen Java Island," he explained.

Some 40 thousand hectares along with Rp 466 trillion or some 33 billion US dollar are needed for a new capital city outside Java. This decision will also entail the migration of some 1,5 million people constituting civil servants of different ministries and state institutions, legislative and judiciary officers, as well as military and police officers, among others.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WhmzSW
via IFTTT

Masterplan Ekonomi Syariah akan Diluncurkan di Ramadhan 2019

KNKS akan meluncurkan masterplan ekonomi syariah 2019-2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pemerintah akan meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia periode 2019-2024 pada Mei mendatang yang bertepatan dengan Ramadhan. Langkah ini dinilai sebagai paduan dalam mengembangkan ekonomi syariah dalam negeri.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Afdhal Aliasar mengatakan peluncuran masterplan tersebut bersamaan dengan kerja sama antara KNKS dan Bukalapak terkait penyedia produk halal untuk e-commerce.

“Pada 14 Mei kita akan launching masterplan ekonomi syariah dan di situ ada kerja sama dengan Bukalapak,” kata Afdhal ketika dihubungi Republika, Selasa (30/4).

Saat ini KNKS terus berkoordinasi secara intens dengan Bukalapak, dengan respons cukup baik dan positif. Nantinya, jelas Afdhal, dalam kerja sama ini maka Bukalapak akan menampilkan mercan-mercan berlabel halal.

KNKS juga akan bekerja sama dengan e-commerce lainnya untuk mendorong penyediaan produk halal. Sekaligus, mendorong e-commerce melakukan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sebelumnya Public Policy & Government Relation Manager Bukalapak Ma Isa Lombu menjelaskan, Bukalapak tidak didesain sebagai lokapasar (marketplace) halal, tapi Bukalapak memberikan alternatif. Bukalapak juga mengupayakan agar substansi kesyariahan berbisnis tidak dilanggar.

Isa mengatakan pihaknya masih terus bicara dengan KNKS terkait hal itu. Dari akad, proses, dan produk, Bukalapak melihat yang paling mudah adalah intervensi pada produk.

"Kami ikhtiarkan ada seksi produksi halal di Bukalapak," ungkap Isa seusai diskusi ekonomi digital syariah dalam IIE FEST di Bandung, Jumat (25/4).

Bukalapak yakin mayoritas produk di sana halal. Namun, Bukalapak ingin menghadirkan seksi produk yang memang sudah berserifikat halal. Bukalapak sudah menyampaikan ke KNKS mengenai dua solusi.

Pertama, memberi insentif dan disinsentif terkait halal. Kedua, inovasi anak bangsa difasilitasi.

Bukalapak berharap produk platform komunikasi fatwa yang digagas KNKS segera muncul.  "Perusahaan teknologi banyak. Butuh banyak produk yang perlu difasilitasi," ucap Isa.

Secara rasional, bisnis halal sangat potensial. Kalau ada yang melanggar, Isa yakin karena ketidaktahuan saja.

"Inovasi anak Indonesia itu luar biasa, masa nunggu?" ujar Isa.

KNKS mendorong terjadinya ekosistem digital syariah dengan membuat marketplace yang mengarah pada penjualan produk-produk halal serta sistem digital syariah. Keseluruh sistem yang berjalan dalam transkasi tersebut akan terjamin kesyariahannya.

Kedua, membuat platform yang memfasilitasi zakat nasional yang membantu lembaga amil zakat supaya terjadi standarisasi di dalam proses zakat nasional, yang terhubung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Nantinya, data tersebut akan menghimpun data zakat nasional sehingga mudah mengetahui mustahik dan muzakki lewat nomor KTP-nya.

Selain itu, KNKS juga menargetkan punya peta persebaran mana zakat surplus dan defisit. Harapannya dapat mengalirkan zakat lebih mudah tanpa penumpukan di titik tertentu.

Ketiga, KNKS juga mendorong munculnya rekening zakat di bank dengan sistem sisihkan otomatis. Nantinya sistem akan berbasis digital payment Syariah, di mana nasabah tidak perlu membayar zakat secara manual.

Uang zakat yang terhimpun akan disalurkan menggunakan teknologi sharing platform kepada Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wattamwil (BMT) yang jumlahnya ribuan.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:11PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DDwgDO
via IFTTT

Bekerjalah dan Lahirkanlah Karya

Bekerja dan lahirkan karya-karya terbaik yang membawa kemaslahatan umat

Bulan Mei merupakan bulannya para pekerja. Alasannya pada tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh International atau yang dikenal dengan Mayday.

Sebagian pekerja memilih Mayday untuk beristirahat melepas penat namun sebagian lainnya ada yang memilih moment ini untuk menyalurkan aspirasi mereka sebagai pekerja. Namun apapun kegiatan yang dipilih semoga hal tersebut bisa membawa kemuliaan bagi setiap diri yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.

Bukankah kemuliaan seorang manusia itu bergantung kepada apa yang dilakukannya. Maka harus dipastikan apakah amalan atau pekerjaan yang dilakukan selama ini mampu mendekatkan diri kita kepada Allah atau justru sebaliknya?

Berapa banyak orang bekerja atau beramal, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari pekerjaannya selain dari lelah semata? Sebagian orang bahkan ada yang bekerja untuk hal yang bersifat duniawi. Memupuk harta, meraih jabatan tertinggi dan mendapatkan wanita/pria sebagai pemenuhan syahwat belaka.

Padahal di dalam Islam 'bekerja' bukanlah semata-mata merujuk kepada mencari rezeki untuk menghidupi diri dan keluarga dengan menghabiskan waktu siang maupun malam, dari pagi hingga petang, terus menerus tak kenal lelah. Akan tetapi 'kerja' yang dimaksud ialah mencakup segala bentuk amalan atau pekerjaan yang mempunyai unsur kebaikan dan keberkahan bagi diri, keluarga, masyarakat dan negaranya.

Islam menempatkan kerja atau amal sebagai kewajiban setiap muslim. Kerja bukan sekedar upaya mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mengandung makna ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak.

Kesadaran akan makna hidup yang Allah berikan adalah hanya untuk beramal shalih merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap mukmin yang muslim. Apabila kebanyakan orang mengatakan “waktu adalah uang”, maka bagi seorang muslim “waktu adalah amal shalih”. Karena, hidup akan menjadi hampa dan sia-sia bila tidak diisi dengan amal shalih. 

Hal tersebut Allah tegaskan dalam firmannya, Q.S At-Taubah : 105 yang artinya, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Dalam ayat diatas diterangkan pula bahwa Allah mengetahui sekecil apapun dari setiap pekerjaan kita. Allah juga Maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Karenanya, kita harus senantiasa waspada akan kesaksian Allah, baik itu berupa amal maupun berupa niat, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tampak bagi-Nya. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menyempurnakan amal, ikhlas, dan mengikuti petunjuk-Nya dalam menjalankan ketaatan sekecil apapun.

Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang bekerja untuk dunia dan akhirat serta untuk diri dan umat. Sehingga dari pekerjaan kita itu akan lahir karya-karya terbaik yang membawa kemaslahatan bagi umat sebagaimana kegemilangan karya para sahabat-sahabat Rasulullah Saw dan generasi muslim setelahnya.

Wallahua'alam Bish Shawab

Pengirim: Widya Fauzi, Founder Komunitas Muslimah Menjahit dan Bandung Storytelling Club

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:08PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JcFoTF
via IFTTT

Ritual Antar Kaisar Jepang Akihito Mundur

Kaisar Akihito akan digantikan Naruhito.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO — Kaisar Jepang Akihito mengakhiri tiga dekade kekuasaannya dengan mengumumkan pengunduran dirinya secara resmi pada Selasa (30/4). Ia menurunkan takhta kepada sang putra, Pangeran Naruhito. 

Prosesi pelepasan takhta pada pukul 5 sore waktu setempat. Kaisar Akihito terlihat melakukan upacara yang menandai berakhirnya pemerintahan dirinya dengan berdoa sesuai keyakinan banyak masyarakat Jepang, yaitu kepada Dewi Matahari Shinto. 

Prosedur turun takhta akan dilakukan dengan ritual yang dilakukan di Istana Kekaisaran pada sore, namun secara teknis Akihito masih menjadi kaisar hingga tengah malam, detik sebelum pergantian hari. Era Heisei atau mencapai perdamaian yang selama ini melekat dengannya akan digantikan dengan Era Reiwa atau harmoni yang indah dari Naruhito. 

Dalam ritual pertamanya pada Rabu (1/5) pagi, Naruhito akan menerima regalia kekaisaran, termasuk pedang dan permata sebagai simbol naik takhta. Dalam upacara ini, selain pejabat pemerintah, hanya bangsawan laki-laki berusia dewasa yang diperbolehkan untuk hadir karena alasan tradisi masyarakat Jepang.

Akihito menjadi sosok pertama yang mengambil Takhta Kristan di bawah konstitusi pasca Perang Dunia II dengan mendefinisikan kaisar sebagai simbol pemimpin rakyat tanpa kekuatan politik. Pria berusia 85 tahun itu disebut telah membawa monarki lebih dekat kepada banyak orang di Jepang. 

Pangeran Naruhito akan resmi menggantikan Kaisar Akihito pada Rabu (1/5) besok. Meski demikian, prosesi pelantikan dirinya secara resmi akan berlangsung pada Oktober. 

Banyak pertanyaan yang mengatakan mengapa Akihito mengundurkan diri sebagai Kaisar Jepang. Sebelumnya, pada Agustus 2016, ia disebut mengkhawatirkan usianya, seiring dengan kondisi kesehatannya yang menurun. 

Kaisar Akihito mengaku khawatir untuk menjalani tugas di usia tua.  Ia kemudian menyampaikan keinginannya bahwa ia ingin turun takhta saat masih berada dalam kondisi kesehatan yang baik. 

Meski demikian, dalam Undang-undang Kekaisaran Jepang sebelumnya, tak ada aturan secara jelas mengenai pengunduran diri oleh kaisar yang berkuasa. Hanya disebut secara luas, bahwa suksesi diperbolehkan jika kaisar tutup usia. Tetapi, pemerintah negara itu kemudian memberlakukan hukum yang berlaku untuk satu waktu, yang mengizinkan pengunduran diri Akihito. 

Dengan pengunduran diri resminya, maka Naruhito sang putra tertua akan mulai meneruskan jabatan kaisar. Selama ini, ia dikenal dengan bakatnya sebagai musisi yang pernah menempuh pendidikan di Oxford selama dua tahun. Sebelumnya, ia juga pernah menulis sebuah makalah mengenai sistem transportasi Sungai Thames abad ke-18, setelah mempelajari ilmu sejarah di Universitas Gakushuin, sebuah sekolah yang dulunya adalah aristokrat.

Ia menikah dengan Putri Masako dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Aiko. Dalam hukum kekasairan Jepang, garis keturunan suksesi tahta hanya jatuh kepada laki-laki. Karena itu, setelah Naruhito, maka jabatan kaisar akan jatuh ke adik laki-lakinya, Fumihito atau yang lebih dikenal dengan gelar masa kecilnya, Akishino. Setelah itu, garis suksesi akan datang kepada sang putra bernama Hisahito yang saat ini masih berusia 12 tahun.

Sebelumnya, ada sebuah pembicaraan mengenai kemungkinan mengubah hukum tentang garis suksesi, agar perempuan dapat meneruskan takhta. Namun, diskusi berakhir dengan kelahiran Hisahito.

Setelah resmi turun takhta, Akihito akan memiliki gelar baru yaitu Kaisar Emeritus. Meski masih memiliki gelar ‘kaisar’ namun ia akan sepenuhnya pensiun dari tugas-tugas resmi sebagai Kaisar Jepang. Ia tak akan lagi menandatangani dokumen-dokumen pemerintahan, serta menyambut pejabat asing, termasuk acara-acara pemerintahan. 

Akihito bahkan tak akan menghadiri prosesi suksesi sang putra Naruhito. Terdapat kemungkinan bahwa apa yang ia lakukan nantinya tidak dapat tersorot oleh publik. 

Dalam sebuah keterangan, Akihito dikatakan akan lebih memiliki privasi dalam menjalani kegiatannya. Salah satu tujuan dari hal itu adalah untuk tidak menganggu Kaisar Jepang yang baru. 

Akihito bersama dengan sang istri, Permaisuri Michiko nantinya pindah dari kediaman kekaisaran dan bertukar tempat dengan Naruhito. Istana Kekaisaran dikatakan akan direnovasi sebagian untuk sementara waktu, sebelum Naruhito resmi menempatinya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:08PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IRYsa6
via IFTTT

Bagi Muazin, Buka Dulu atau Azan Dulu?

Menyegerakan berbuka adalah sunah yang dianjurkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Azan Maghrib menjadi penanda waktu bagi kaum Muslimin yakni bila matahari sudah terbenam. Saat itulah orang-orang yang berpuasa dapat berbuka. Tak heran jika azan Maghrib ditunggu-tunggu sebagai tanda buka puasa.

Lalu, bagi muazin, mana yang lebih dulu dikerjaan ketika tiba waktunya berbuka. Apakah azan terlebih dahulu, atau berbuka puasa?

Makan-minum berbuka bagi orang yang berpuasa ialah saat matahari tenggelam. Itulah tanda waktu malam sudah datang. Dasarnya, Alquran surah al-Baqarah ayat 187, "Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam…"

Beberapa ulama tafsir memaknai ayat di atas. Imam Thabari dalam tafsirnya menjelaskan, Allah SWT telah menetapkan batasan akhir waktu berpuasa, yaitu datangnya waktu malam. Itu sebagaimana Dia menetapkan batasan boleh makan, minum, berhubungan suami-istri, dan waktu mulai berpuasa ialah terbitnya fajar. Hal itu menunjukkan, tidak boleh berpuasa pada waktu malam, sebagaimana tidak boleh berbuka saat siang pada hari-hari berpuasa.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya juga menegaskan, ayat di atas menunjukkan waktu berbuka puasa. Yakni, pada saat terbenamnya matahari. Hal itu dipertegas Nabi Muhammad SAW. Dari Umar bin al-Khaththab, dikatakan, "Rasulullah bersabda, 'Apabila malam datang dari arah sini dan siang menghilang dari arah sini, serta matahari telah tenggelam, maka orang yang puasa boleh berbuka.'" (HR Bukhari dan Muslim).

Shalat Maghrib segera dilaksanakan setelah matahari terbenam. Hal ini sudah menjadi ijma kaum Muslimin sejak era Nabi SAW hingga sekarang. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muslim mengatakan, "Shalat Maghrib disegerakan setelah terbenamnya matahari, dan ini merupakan ijma kaum Muslimin."

Di sisi lain, aktivitas menyegerakan berbuka adalah sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Perbuatan menunda-nunda buka puasa justru kurang disenangi.

Hal ini berdasar pada hadis dari Sahl bin Sa'd, ia meriwayatkan,  Rasulullah bersabda, "Manusia itu akan terus berada dalam kebaikan selagi mana dia menyegerakan berbuka puasa." (HR Bukhari dan Muslim).

Dalam kitab Syarah Muslim, Imam Nawawi menjelaskan, hadis ini berisi anjuran untuk menyegerakan berbuka setelah yakin matahari terbenam. Maksudnya, urusan umat ini akan selalu teratur dan selalu dalam kebaikan selama mereka menjaga sunah ini.

Ibnu Abdul Bar Rahimahullah berkata, "Di antara sunnah (Nabi), adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan (berbuka) manakala telah yakin dengan terbenamnya matahari, dan tidak diperbolehkan seorangpun untuk berbuka sementara dia ragu-ragu apakah telah terbenam matahari atau belum? Karena fardhu (wajib) ketika (ditetapkan) kelazimannya dengan keyakinan, tidak boleh keluar melainkan dengan keyakinan pula. (At-Tamhid)

Anjuran untuk Muazin

Adapun bagi seorang muazin, jika azannya dijadikan tanda bagi orang-orang yang berpuasa di sekitarnya untuk berbuka, maka hendaknya dia secepatnya azan begitu matahari terbenam. Jangan sampai telatnya azan membuat orang-orang di sekitarnya juga terlambat berbuka. Hal itu dipandang menyelisihi sunah yang menganjurkan menyegerakan berbuka.

Solusinya, jika azannya adalah penanda bagi orang-orang untuk berbuka, sang muazin bisa membatalkan puasa dengan makanan atau minuman yang ringan. Semisal minum air putih lalu mengumandangkan azan.

Buka ringan berupa air putih atau sebiji kurma tak masalah. Bahkan berbuka dengan kurma dan air putih bisa mencontoh cara berbuka Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dari Anas RA, ia berkata, "Rasulullah berbuka dengan beberapa butir ruthab (kurma basah yang baru masak) sebelum shalat Maghrib, bila tidak ada, (beliau) berbuka dengan beberapa butir tamar (kurma kering), kalau tidak ada, (beliau) minum beberapa teguk air." (HR Abu Dawud)

Jika azannya itu tidak ditunggu orang sekitarnya untuk dijadikan tanda berbuka puasa, seperti azan untuk diri sendiri atau azan untuk orang-orang yang berada dekat dengannya, maka tidak apa-apa baginya berbuka dulu sebelum azan. Sebab, orang-orang yang berada di dekatnya itu tetap akan berbuka bersama dia meskipun ia tidak mengumandangkan azan.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 06:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PB2Yup
via IFTTT

Tiga Titik Krusial yang akan Dihadapi Petugas Haji

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Bina Haji Kementerian Agama Khoirizi H Dasir menyebut, petugas haji akan menghadapi titik krusial dalam melayani jamaah.

Baca Juga:

Ketiga titik tersebut adalah 10 hari pertama kedatangan jamaah, masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), dan 10 hari pemulangan pertama.

Menurut Khoirizi, selama 10 hari pertama, jamaah yang baru datang belum mengetahui medan. Namun, mereka sudah diharuskan melakukan berbagai pergerakan ibadah.

Untuk Armuzna, juga jamaah belum mengetahui medan tapi juga harus melakukan kewajiban ibadahnya. Sedangkan untuk 10 hari kepulangan, jamaah sudah sibuk memikirkan kepulangan, tetapi mereka terkadang lupa masih ada tahapan ibadah lainnya yang harus dilakukan.

"Nah, dengan kondisi ini maka petugas harus mengetahui peran dan tugasnya masing-masing untuk memberikan pelayanan, perlindungan, dan pembinaan kepada jamaah," kata Khoirizi di sela gladi posko petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Selasa (30/4).

Kepala Satops Armuzna 1440 H/2019 Jaetul Muchlis mengatakan untuk menghadapi kondisi itu, petugas haji harus melakukan orientasi medan kerja yang akan dihadapi selama bertugas. Selain itu, petugas harus mempersiapkan diri dengan menata niat untuk memberikan layanan.

"Kita yang melayani bukan dilayani. Posisikan petugas sebagai pelayan. Artinya, dia harus punya sensitivitas yang tinggi dalam merespons semua permasalahan. Layanan itu yang penting," kata Muchlis.

Berita Terkait

Kemudian, petugas harus mempersiapkan totalitas waktunya, pikirannya, dan fisiknya. "Maka petugas harus mengatur waktunya dengan baik," kata Muchlis.

Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dimulai pada 7 Juli 2019 hingga 17 September 2019. Selama musim haji itu, petugas haji PPIH Arab Saudi yang berjumlah 1.108 orang akan melayani 231 ribu jamaah haji Indonesia. Petugas haji PPIH Arab Saudi akan bekerja di tiga daerah, yaitu Makkah, Madinah, dan bandara Jeddah serta Madinah.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:59PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vzrP8p
via IFTTT

Najeela Shihab Ingatkan Bahaya Berkeluarga tanpa Perencanaan

Banyak perencanaan hidup yang harus dibicarakan sejak sebelum dan saat telah menikah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perencanaan keluarga merupakan suatu hal yang penting sebelum menikah ataupun memiliki anak. Saat berkeluarga, perencanaan dapat dimulai dari menetapkan tujuan pengasuhan.

“Mulailah percakapan dengan pasangan, kita ingin anak-anak tumbuh dengan karakter yang seperti apa, pola pengasuhan yang seperti apa yang ingin diterapkan,” ujar pemerhati pendidikan, Najeela Shihab dalam acara dalam acara Selusin Bersama AIMI, di De Entrance Arkadia, Pasar Minggu, Ahad (28/4).

Najeela mengungkapkan bagian-bagian dalam perencanaan keluarga sebetulnya sangat banyak. Termasuk di antaranya ialah keputusan menyusui atau tidak, keputusan pola komunikasi, serta pola disiplin yang ingin dihindari.

Namun, menurut Najeela, pembicaraan tentang perencanaan keluarga ini sering kali dilewatkan begitu saja oleh pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan atau mempersiapkan kelahiran anak. Lalu apa imbasnya jika melewatkan perencanaan keluarga?

“Imbas utamanya orang tuanya tidak belajar. Kalau enggak ada penetapan tujuan, kita enggak tahu yang ideal (seperti apa)” katanya.

Pada akhirnya, pasangan yang menjadi orang tua akhirnya melakukan sesuatu karena kebiasaan dan bukan kesadaran. Padahal, mungkin saja ada pola-pola asuhan tertentu yang berdampak negatif pada anak, tetapi terus dilakukan oleh orang tua.

Selanjutnya, perempuan kelahiran 1976 ini mengungkapkan kesalahan utama yang sering dilakukan keluarga baru. Banyak keluarga muda yang bertindak saat masalah sudah muncul.

Masalah komunikasi dengan keluarga besar, contohnya. Persoalan tersebut bisa dicegah agar tak lebih melebar. Namun, banyak pasangan yang sedari awal tidak mecoba mengenali jenis komunikasi yang efektif untuk mereka.

Masalah lainnya, menurut Najeela, bisa berasal dari gangguan tumbuh kembang anak. Semestinya orang tua melakukan intervensi sejak awal gangguan itu terdeteksi. Faktanya, jamak yang mencari solusi ketika sudah ada masalah tumbuh kembang.

“Padahal, sebetulnya anak lahir bukan cuma (tentang) sehat secara fisik saja. Banyak stimulasi-stimulasi untuk perkembangan sosial emosinya yang kita perlu lakukan,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PC7UPu
via IFTTT

RUPST Bank BJB Tetapkan Susunan Direksi Baru

Pemilik saham tunjuk dirut dari bankir berpengalaman di bank buku IV.

REPUBLIKA.CO.ID BANDUNG – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB berhasil melahirkan susunan pengurus pada jajaran direksi dan komisaris, Selasa (30/4). Dalam RUPST Bank BJB yang berlangsung di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, salah satu tantangan direksi baru, yakni harus mampu meningkatkan level Bank BJB dari bank buku III menjadi bank buku IV.

RUPST Bank BJB tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil selaku pemilik saham mayoritas dan seluruh pemilik saham BJBR seri A dan seri B. Selain menetapkan pengurus, RUPST juga menghasilkan keputusan terkait penambahan jumlah direksi Bank BJB, yang semula enam menjadi tujuh direksi. Direktur  IT, Treasury dan International Banking menjadi kursi direksi baru di Bank BJB.

Ketujuh direksi tersebut, yakni Direktur Utama Yuddy Renaldi, Direktur Kepatuhan Agus Mulyana, Direktur Konsumer dan Ritel Suartini, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nia Kania, Direktur Operasional Teddy Setiawan, Direktur Komersial dan UMKM Beny Riswandi, serta Direktur  IT, Treasury dan International Banking Rio Lanasier.

Sementara susunan komisaris Bank BJB, yakni Komisaris Utama Independen Farid Rahman, Komisaris Muhadi, Komisaris Eddy Iskandar Muda Nasution, Komisaris Independen Yayat Sutaryat, dan Komisaris Independen Fahlino F Sjuib.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil selaku pemilik saham mayoritas Bank BJB, mengatakan, susunan nama direksi Bank BJB tersebut merupakan hasil diskusi berkal-kali dengan OJK. Dari jumlah direksi yang ditetapkan, papar dia, hanya dua di antaranya yang berasal dari luar Bank BJB.

‘’Ini mengindikasikan karier pegawai Bank BJB sangat baik,’’ ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, seusai RUPST Bank BJB, Selasa (30/4). Salah satu direksi yang berasal dari luar, yakni Direktur Utama Yuddy Renaldi.

Pihaknya sengaja mengangkat Yuddy Renaldi sebagai Dirut Bank BJB karena alasan yang kuat. Dari sekian figur, ungkap Emil, hanya Yuddy Renaldi yang melamar dengan kapasitas pengalaman mengelola kompleksitas bank buku IV. Dia menegaskan, salah satu tantangan direksi Bank BJB saat ini, yakni harus mampu membawa Bank BJB dari bank buku III menjadi bank buku IV.

‘’Pak Yuddy punya pengalaman mengelola kompleksitas bank buku IV di BNI dan Mandiri,’’ tambahnya. Sejumlah nama direksi yang ditetapkan dalam RUPST itu akan diproses menjadi definitif setelah terbit hasil fit and proper test maksimal sebulan ke depan.

Masih dikatakan Emil, pemilik saham mengamanatkan tiga nilai kepada pengurus Bank BJB. Yakni profitabilitas, pro development, dan pro poor. Pro development, ungkap dia, Bank BJB harus terus berperan sebagai bank pembangunan. Sementara pro poor, tutur dia, Bank BJB harus terus mengutamakan UKM dan kelompok yang  membutuhkan.

Emil mengakui bahwa kinerja Bank BJB selama ini cukup positif. Data dari Bank BJB, menunjukkan, sepanjang 2018, perolehan laba bersih naik sebesar 28,1 persen year on year (y-o-y) atau berada di atas pertumbuhan laba bersih industri perbankan per Desember 2018 yang hanya 10,36 persen y-o-y.

Adapun dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), berhasil dihimpun menjadi Rp 87 triliun, sehingga total aset menjadi sebesar Rp 120,2 triliun atau naik 4,5 persen  y-o-y. Pertumbuhan DPK ini didorong dari pertumbuhan dana murah yaitu tabungan sebesar 16 persen, sehingga CASA ratio naik dari 46,1 persen menjadi sebesar 47,1 persen.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:47PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VyHrb3
via IFTTT

Media Asing Beritakan Rencana Pemindahan Ibu Kota Indonesia

BBC juga mengulas alasan secara detail pemindahan ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana membentuk badan otoritas yang khusus menangani pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke wilayah baru. Ide tersebut disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (29/4).

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia tak hanya menjadi pembahasan warga Indonesia. Media asing seperti Reuters asal Inggris, BBC asal Inggris, Washington Post asal AS, Sydney Morning Herald hingga Aljazirah asal Qatar turut memberitakan rencana besar yang dilakukan Indonesia.

Laman Reuters memberitakan dengan judul Indonesia plans to move capital city out of crowded Java island dengan mengutip Bambang Brodjonegoro. "Presiden memilih memindahkan ibu kota ke luar Jawa, itu sebuah keputusan penting," demikian tulis Reuters pada Senin.

BBC menulis judul Indonesia's planning minister announces capital city move dengan mengambil pernyataan Presiden Jokowi dan Bambang Brodjonegoro. Selain itu, BBC juga mengulas alasan secara detail pemindahan ibu kota dari segi ekonomi politik dan analisis dampak.

Washington Post menulis judul yang cukup menampar yaitu Abandon Jakarta: Indonesia again mulls plan for new capital dengan membahas kondisi banjir yang sedang dialami Jakarta saat ini. Berikutnya, The Sydney Morning Herald memberikan judul Joko Widodo wants to move Indonesia's capital out of Java dengan mengutip pernyataan presiden Jokowi.

"Saya percaya, jika kita mempersiapkan diri dengan baik sejak awal proses, maka Insya Allah, kita akan mampu mewujudkan gagasan besar ini," tulis The Sydney Morning Herald.

Aljazirah melaporkan Jokowi menyetujui rencana jangka panjang bagi pemerintah untuk meninggalkan Jakarta yang padat, tenggelam, dan mencemari Jakarta serta membangun modal baru.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LgXaaO
via IFTTT

Baim Wong Sebut Waktu Terbaik untuk Makan Mi Instan

Baim Wong makan mi instan dua kali dalam sepekan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktor Baim Wong spontan menjawab "mi" ketika ditanya soal makanan favoritannya. Kegemarannya menyantap mi tak berubah setelah ia menjajal aneka makanan enak lainnya.

"Saya suka banget, terutama mi yamin," ujar Baim usai peluncuran mi instan halal Korea Selatan Nongshim Farmer's Heart, Jakarta, Senin.

Baim juga akrab dengan mi instan. Setidaknya, dua kali dalam sepekan ia makan mi instan.

Setelah menikah, mi instan yang dimakan Baim lebih sering dibuatkan oleh sang istri, Paula Verhoeven. Di tangan kreatif Paula, mi instan kegemaran Baim terhidang lebih bergizi.

"Biasanya Paula masakin pakai telur dan daging. Dia sudah belajar masak," ujar Baim memuji keterampilan istrinya di dapur.

Baim mengetahui ada banyak macam resep yang dapat menambah nutrisi pada mi instan. Di antara bahan-bahan lain, seperti sayur mayur hingga daging, ada satu bahan yang paling membuat Baim penasaran untuk mencoba.

"Keju. Telur dan daging sudah biasa, aku penasaran sama rasa keju," ujar Baim yang baru melihat demonstrasi masak mi instan ditambah dengan lembaran keju di atasnya.

Kapan waktu terbaik menyantap mi instan, menurut Baim? Sang aktor mengatakan malam hari adalah saat di mana semangkuk mi terasa paling nikmat di lidah.

"Paling enak makan mi malam hari, pas lagi bengong, seduh," kata pria bernama asli Muhammad Ibrahim ini.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:45PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vz0aU0
via IFTTT

KPU: Jumlah KPPS Wafat Kembali Bertambah Jadi 331 Orang

Jumlah KPPS yang sakit ada 2.232 orang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arif Rahman Hakim, mengatakan jumlah kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia semakin bertambah. Hingga Selasa (30/4) sore,  ada 331 KPPS yang meninggal dunia.

"Jumlah KPPS yang wafat sebanyak 331 orang. Kemudian jumlah KPPS yang sakit ada 2.232 orang," ujar Arif dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa.

Sehingga,  kata dia,  saat ini ada 2.563 KPPS yang tertimpa musibah. Data tersebut berdasarkan rekapitulasi KPU hingga pukul 08.00 WIB. 

Sebelumnya,  Arif,  mengatakan pemerintah sudah menyetujui skema besaran santunan untuk para KPPS yang tertimpa musibah. Pemerintah menyepakati santunan untuk KPPS yang meninggal sebesar Rp 36 juta.

"Skema santunan bagi penyelenggara  pemilu yang tertimpa musibah sudah disetujui pemerintah. Surat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru kami kami terima pagi ini, " ujar Arif ketika dikonfirmasi wartawan, Senin.

Arif menjelaskan skema besaran santunan yang disetujui oleh pemerintah adalah,  untuk petugas yang meninggal dunia sebesar Rp 36 juta. Kemudian, untuk petugas yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan kecacatan permanen diberikan santunan Rp 30,8 juta.

"Untuk petugas yang mengalami lika berat akan diberikan santunan Rp 16,5 juta. Sementara itu,  untuk petugas yang mengalami luka sedang akan mendapat santunan Rp 8,25 juta, " lanjut Arif.

Komisioner KPU, Viryan mengatakan masa kerja petugas KPPS tetap sesuai jadwal. Para KPPS masih akan bekerja hingga 9 Mei mendatang.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, masa kerja KPPS dimulai sejak 10 April 2019. Masa kerja KPPS berakhir pada 9 Mei 2019.

Sementara itu, untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK), bekerja sejak 9 Maret 2018. Kedua kelompok penyelenggara pemilu ad hoc ini akan mengakhiri masa kerjanya pada 16 Juni 2019.

"Iya (masa kerja) tetap sesuai jadwal. Untuk saat ini mereka (KPPS) hadir di kecamatan saat pembacaan hasil pemilu di TPS-nya, " ujar Viryan ketika dikonfirmasi.

Menurut Viryan, dengan masa kerja yang masih panjang, seluruh KPPS dan penyelenggara pemilu di lapangan wajib menjaga kondisi kesehatan. Kedua, penyelenggara pemilu wajib melayani semua pihak dengan adil.

"Jaga dan pastikan kotak suara aman dan tidak rusak. Bekerjalah dengan teliti dan pastikan pengisian sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Terakhir, janganmau digoda dan laporkan ke aparat bila ada ancaman/tekanan untuk melakukan manipulasi hasil pemilu oleh siapapun," tegas Viryan.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vqjDrg
via IFTTT

Pertamina Sumbar Prediksi Kenaikan Konsumsi BBM

Diprediksi kenaikan konsumsi BBM mencapai 25 persen

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Unit Manager Communication & CSR MOR I, Roby Hervindo memprediksi adanya kenaikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) selama Ramadhan dan Idul Fitri 1440 H yakni mencapai 25 persen. Yang paling meningkat kata Robby adalah untuk jenis BBM premium di mana prediksi kenaikan konsumsinya mencapai 62 persen.

"Kenaikan paling tinggi itu premium 62 persen. Sebenarnya yang paling tinggi itu jenis Pertamax Turbo sampai 100 persen. Tapi sebelumnya pengguna Pertamax Turbo ini memang jauh lebih sedikit," kata Robby Sumbar di Safari Garden, Berok Nipah, Padang, Selasa (30/4).

Robby menjelaskan lebih rinci prediksi pemakaian bahan bakar gasoline mencapai 2.620 kilo liter perhari selama Ramadhan dan Idul Fitri. jauh meningkat dibandingkan hari-hari biasa yang hanya 2.100 kilo liter perhari.

Untuk titik SPBU kantong di Sumbar ini ada dua. Satu di Kabupaten Agam dan satu lagi di Kabupaten 50 Kota. Di dua titik ini dijadikan tempat stokis agar memudahkan distribusi ke semua kabupaten dan kota di Sumbar.

Satgas Rafi nanti kata Robby akan mengoperasikan 184 mobil tangki, 6 mobil tangki tambahan, 664 awak tangki dan 13 awak mobil tangki tambahan. Nanti saat dibutuhkan tambah Robby akan ada tangki berwarna biru. Pada hari-hari biasa tangki biru digunakan buat distribusi ke industri. Ketika arus mudik meningkat distribusi ke industri sudah mulai berkurang karena sudah mendekati hari libur sehingga truk tangki warna biru akan diperbantukan buat memasok BBM ke masyarakat.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PD6ioT
via IFTTT

Kalimantan Selatan Dapat Satu Kloter dari Kuota Tambahan

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapatkan kuota tambahan jamaah haji. Dari total 10 ribu jamaah, Kalsel mendapat tambahan sebanyak 324 orang.

Baca Juga:

"Penambahan kouta untuk jamaah haji Kalsel tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 176 Tahun 2019 tentang Penetepan Kouta Haji Tambahan tahun 1440 H/2019 M," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kalsel, Noor Fahmi, seperti dikutip dari situs resmi Kemenag, Senin (29/4).

Fahmi menilai, penambahan kouta tersebut sudah sesuai harapan. Dengan tambahan sebanyak 324 orang, maka jumlah tersebut sama dengan satu kelompok terbang (kloter) penuh. Satu kloter itu terdiri atas 162 orang calon jamaah, berdasarkan urutan nomor porsi dan lagi 162 orang calon jamaah haji lanjut usia (lansia) beserta pendamping.

Noor menyebut, petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pengisian kouta haji tambahan dan cara pembayaran biaya penyelengaraan ibadah haji (BPIH) ditetapkan melalui keputusan Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. "Untuk tahapan selanjutnya, kita tinggal menunggu juknis (petunjuk teknis) dari Dirjen PHU tersebut," katanya.

Sebelumnya diberitakan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin telah menandatangani Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang pembagian alokasi tambahan kuota haji untuk tiap provinsi.

Hal ini menyusul adanya penambahan kuota sebanyak 10 ribu jamaah pada musim haji 1440 H/2019 M yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia, saat kunjungan Presiden Jokowi medio April lalu.

“KMA tentang pembagian kuota tersebut telah ditandatangani Bapak Menteri Agama sore tadi. Pembagian kuota dilakukan secara proporsional pada masing-masing provinsi,” ucap Direktur Pengelolaan Dana Haji, Maman Saepulloh.

Berita Terkait

Dalam KMA tersebut dijelaskan 10 ribu kuota tambahan terbagi dalam 5000 jamaah haji berdasarkan nomor urut porsi, serta jamaah haji lansia beserta pendamping sebanyak 5000 jamaah.

“Sesuai KMA, batasan usia jamaah lansia, paling rendah berusia 75 tahun per tanggal 7 Juli 2019. Jamaah lansia dan pendamping, telah memiliki nomor porsi, dan terdaftar sebagai jamaah haji sebelum 1 Januari 2017,” lanjutnya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J45wQo
via IFTTT

Kapal Vietnam Tabrak Kapal Angkatan Laut RI Langgar Hukum

Protes Kemenlu karena kapal Vietnam menabrak kapal TNI AL RI dinilai tepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof Dr Eddy Pratomo menilai tindakan Kapal Vietnam yang menabrak kapal angkatan Laut Indonesia melanggar hukum internasional. Oleh sebab itu, tindakan protes oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menurutnya tepat.

"Tindakan kapal Vietnam yang melakukan tubrukan terhadap KRI Tjiptadi-381 jelas melanggar hukum internasional, khususnya International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972 (COLREGS) dan International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 (SOLAS). Maka protes Kemenlu sudah tepat jika diarahkan kepada tindakan ini," ujar Prof Eddy dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (24/4).

Menurutnya, tindakan KRI Tjiptadi-381 yang menahan diri juga sudah tepat karena berdasarkan hukum internasional, khususnya pada kasus Guyana VS Suriname (dalam forum Arbitral Tribunal UNCLOS pada 2004), penggunaan use of force hanya dapat dibenarkan jika memenuhi tiga syarat, di antaranya tidak terhindarkan, kewajaran (reasonableness) dan keharusan (necessity).

Kendati demikian, ia menyarankan publik dan pejabat tidak tergesa-gesa menyimpulkan lokasi kejadian di wilayah Indonesia. "Perlu didalami lagi. Mungkin saja lokasi kejadian di zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang sama-sama diklaim, baik oleh Indonesia maupun Vietnam karena kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE," ujarnya.

Eddy mengatakan, jika lokasi kejadian tubrukan kapal berada di wilayah tumpang tindih, maka kedua negara sama-sama berhak melakukan patroli, dan sama-sama berhak untuk menghalangi penegakan hukum oleh negara lain. "Pemerintah sebaiknya memiliki standar pedoman bersama di wilayah tumpang tindih klaim seperti ini, sehingga penegakan hukumnya tidak selalu disamakan dengan wilayah ZEE lainnya yang sudah jelas," ujarnya.

Ia menjelaskan, UNCLOS 1982 sebenarnya mengharuskan dibuatnya provisional arrangement atau pengaturan sementara berdasarkan pasal 74 di wilayah perairan yang belum disepakati batas ZEE-nya. Hal itu, menurutnya dimaksudkan untuk mencegah terjadinya insiden-insiden seperti di perbatasan Vietnam tanggal 27 April 2019 dan di perbatasan Malaysia pada tanggal 3 April 2019.

Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil wakil dari Kedutaan Besar (Kedubes) Vietnam di Jakarta, Senin (29/4). Kemenlu menyampaikan protes terkait insiden penabrakan yang dilakukan Kapal Pengawas Perikanan Vietnam KN 213 terhadap KRI Tjiptadi 381.

"Indonesia menyesalkan kejadian ini yang terjadi di perairan Indonesia-Vietnam (Laut Natuna Utara). Intinya bahwa tindakan yang dilakukan kapal dinas Vietnam membahayakan KRI atau kapal Vietnam itu sendiri. Tindakan ini melanggar hukum internasional," kata juru bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir, kemarin.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ISbbJS
via IFTTT

Bappenas Sebutkan Kriteria Ibu Kota Baru

Sumatera Bagian Timur sampai Sulawesi Selatan disebut memenuhi kriteria ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, salah satu poin prioritas dalam mempertimbangkan ibu kota baru adalah risiko bencana. Sumatera bagian Timur, Kalimantan dan Sulawesi Selatan disebutnya sebagai daerah yang memenuhi kriteria tersebut apabila dilihat dari peta kebencanaan.

Selain itu, Bambang menyebutkan, lokasi ibu kota baru juga harus memiliki lokasi strategis. Artinya, secara geografis, berada di tengah wilayah Indonesia. "Di daerah itu juga tersedia lahan luas milik pemerintah atau BUMN Perkebunan untuk mengurangi biaya investasi," ujarnya saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (30/4).

Daerah yang dituju juga sebaiknya memiliki sumber daya air cukup dan bebas pencemaran lingkungan. Di sisi lain, dekat dengan kota eksisting yang sudah berkembang. Tujuannya, agar terjadi efisiensi investasi awal infrastruktur.

Bambang menjelaskan, ada beberapa infrastruktur yang harus diperhatikan. Di antaranya ketersediaan akses mobilitas atau logistik seperti bandara, pelabuhan dan jalan.

Dari segi sosial, Bambang menjelaskan, lokasi yang dituju sebagai ibu kota baru harus memiliki potensi konflik sosial rendah. Selain itu, memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. "Juga, memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan," ucapnya.

Rencana pemindahan ibu kota disampaikan berdasar enam pertimbangan. Salah satunya, mengurangi beban Jakarta dan daerah sekitarnya seperti Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Kini, Jakarta berfungsi tidak hanya sebagai pusat pemerintah juga pusat ekonomi nasional. Karena kepadatan, daya dukung lingkungan yang menurun seperti sering terjadinya banjir, penurunan muka air tanah, kemacetan, kekurangan air bersih dan keterbatasan lahan menyebabkan fungsi Ibukota mulai menurun dan tidak efisien. Jumlah kerugian akibat kemacetan dan tidak efisiennya penggunaan bahan bakar saja dapat mencapai Rp 65 triliun di tahun 2017.

Pertimbangan berikutnya adalah mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Menurut data Badan Pusat Statistik, di tahun 2017, wilayah Jabodetabek berkontribusi sebesar 20,85 persen dan pulau Jawa berkontribusi sebesar 58,49 persen dari PDB nasional.

Sementara itu, jumlah penduduk Jakarta di tahun 2016 adalah sekitar empat persen dari penduduk Indonesia dan proporsi penduduk Jabodetabek adalah sebesar 10 persen. Penduduk Pulau Jawa sendiri saat ini adalah sebesar 150 juta atau sekitar 57 persen dari total penduduk Indonesia.

Pertimbangan lainnya, mengubah pola pikir pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris. Selain itu, keinginan untuk memiliki ibukota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.

Di sisi lain, Bambang menjelaskan, dibutuhkan peningkatan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif. Terakhir, kebutuhan memiliki ibu kota yang menerapkan konsep smart, green, and beautiful city. "Tujuannya, meningkatkan competitiveness secara regional maupun internasional," ujarnya.

Dalam kajian Bappenas, pemindahan ibu kota pemerintahan ini akan membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Pembiayaan tersebut tidak sepenuhnya dibebankan pada pemerintah melalui APBN, melainkan melibatkan partisipasi pihak ketiga. Pembagiannya, Rp 250 triliun dari pemerintah dan sisanya dari swasta.

Isu pemindahan ibu kota kembali muncul ketika Presiden Joko Widodo membahasnya dalam Rapat Terbatas Kabinet pada Senin (29/4). Dalam rapat tersebut, Jokowi telah memutuskan untuk memilih alternatif memindahkan ibu kota ke luar Jawa dan harus berada di tengah Indonesia.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:34PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J6baBF
via IFTTT

Tiga Hal Penyebab Petugas Haji Batal Diberangkatkan ke Saudi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 1.108 petugas haji Arab Saudi 2019 masih mengikuti pembekalan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta sejak 23 April 2019. Mereka akan mengakhiri masa pembekalan ini pada 2 Mei mendatang.

Baca Juga:

Menurut Direktur Bina Haji Kementerian Agama Khoirizi H Dasir, rencana perjalanan haji akan dimulai pada 7 Juli 2019. Menjelang tanggal tersebut, petugas haji yang sudah terpilih bisa batal melanjutkan tugasnya jika terjadi tiga hal.

Berita Terkait

Pertama, jika petugas haji terlibat masalah hukum. "Walaupun belum berstatus tersangka tapi terlibat masalah hukum, maka bisa batal," kata Khoirizi saat memberikan pesannya kepada para petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (30/4).

Maka dari itu, Khoirizi berpesan agar para petugas haji benar-benar menjaga perilakunya. Jangan sampai petugas haji terlibat dengan masalah-masalah hukum.

Kedua, jika petugas haji sakit yang sulit disembuhkan atau hamil bagi yang wanita. "Bukannya kami melarang orang hamil menjadi petugas. Tetapi peraturannya seperti itu," kata Khoirizi.

Ketiga, jika petugas haji yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri. Petugas haji yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi itu berjumlah 1.108 orang. Mereka direkrut dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Selama di Arab Saudi, mereka akan bekerja di tiga daerah kerja (daker), yaitu Daker Makkah, Madinah, dan Bandara Jeddah serta Madinah.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vveVsh
via IFTTT

KPK Harap Penempatan Koruptor di Nusakambang Tahun Ini

KPK berharap Nusakambangan akan memberikan efek jera bagi narapidana tipikor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap penempatan narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) ke Lembaga Permasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dapat direalisasikan pada tahun ini. Dengan demikian, KPK berharap cara itu akan memberikan efek jera bagi narapidana tipikor. 

Agus yang sudah mengunjungi kompleks-kompleks lapas di Nusakambangan menilai, penempatan napi di pulau khusus itu dapat memberikan efek jera pada para koruptor. Penempatan di Nusakambangan diharapkan dapat membuat pengembalian aset negara lebih tinggi.

Dengan ancaman Nusakambangan, koruptor diharapkan lebih memilih mengembalikan uang korupsi daripada menerima hukuman badan. "Selama ini kita kurang berhasil. Banyak yang seharusnya mengembalikan uang negara lebih memilih hukuman badan," kata Agus dalam diskusi yang digelar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4).

Agus menginginkan agar koruptor ditempatkan di Lapas dengan tingkat pengamanan maksimum (maximum security) yang ada di Nusakambangan. Nantinya, kata Agus, yang ditempatkan di Nusakambangan adalah para koruptor dengan nilai korupsi yang besar, atau yang mereka sebut sebagai big fish.

"Supaya uang dikembalikan, ditaruh ke situ, kalau sudah dikembalikan diturunkan ke maximum, lalu kalau sudah bekelakuan baik lagi ya ke medium lagi," ujar Agus.

Terkait rencana ini, Agus mengaku sudah membicarakan hal ini dengan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Budi Utami membuka peluang direalisasikannya harapan KPK.

Menurut dia, wacana penempatan napi tipikor di Nusakambangan sedang dalam tahap pembahasan. "Dengan adanya sekarang ada keputusan untuk menempatkan koruptor di Nusakambangan, akan diserahkan sepenuhnya hasil bahasan komitmen kita ketika Sukamiskin dianggap tidak layak lagi," kata Utami. 

Kompleks Lapas di Nusakambangan sendiri terdiir dari tujuh kompleks dengan tingkat keamanan super maksimum hingga minimum. Lapas tngkat maksimum dan super maksimum saat ini banyak ditempati oleh bandar narkoba kelas kakap dan napi terorisme. 

Kendati demikian, kata Utami, saat ini Ditjenpas masih mengembangkan Lapas yang bisa saja nantinya ditempati bagi napi korupsi. "Yang dalam penyelesaian (Lapas) Karanganyar ada 711 kapasitas," kata Utami. 

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PC5uQU
via IFTTT

Dirjenpas Sebut Setnov Ingin Makan Bubur di RM Padang

Dirjenpas mengatakan sejauh ini tak ada pelenggaran administrasi izin Setnov ke RS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) menjelaskan informasi bahwa terpidana korupsi Setya Novanto kedapatan berada di Rumah Makan Padang sekitar Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD). Mantan ketua DPR RI diketahui mampir usai kontrol kesehatan.

"Kami bentuk tim untuk melakukan pendalaman kok bisa yang bersangkutan makan di rumah makan itu. Ternyata memang  ingin makan bubur dan angin-angin. Ini yang kami dapatkan informasi," kata Direktur Jenderal Permasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/4).

Utami menjelaskan, Setya Novanto alias Setnov mendapat rekomendasi untuk kontrol kesehatan dari dokter RSPAD, bukan dari dokter di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung. Menurut Utami, izin itu dikeluarkan pada 24 April 2019.

Untuk mendapatkan izin kontrol kesehatan itu, Utami mengatakan, pihak lapas juga memastikan agar Setnov tak bisa melarikan diri. Lapas mengeluarkan surat dengan dilengkapi surat jaminan dari keluarga Setnov untuk menjamin napi tindak pidana korupsi itu tidak melarikan diri saat kontrol kesehatan.

Pihak lapas juga melakukan komunikasi dengan pihak RSPAD terkait keperluan kontrol kesehatan. Hingga akhirnya, Setbov pun diizinkan untuk melakukan kontrol kesehatan di Lapas. "Kami antisipasi dan seterusnya ada surat jaminan keluarga agar tidak melarikan diri," kata Utami.

Utami mengklaim, sejauh ini tidak ada pelanggaran administrasi maupun mekanisme dalam pengurusan izin Setnov untuk berobat. Namun ia mengaku pihaknya tetap mendalami kejadian ini bilamana terjadi pelanggaran terkait kejadian itu.

Terkait kejadian itu, sebelumnya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif enggan berkomentar banyak. Ia pun menyarankan untuk mengonfirmasi ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

"Saya tidak mau memberikan komentar yang informasinya tidak full (lengkap). (Terkait plesiran Novanto) Tolong coba tanyakan ke Pak Kalapas Sukamiskin dan Ibu Dirjen Pas (Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Dirjenpas Kemkumham) Sri Puguh Budi Utami)," kata Syarif di Gedung KPK Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Syarif konfirmasi kepada pihak Lapas dan Ditjenpas penting untuk memastikan keberadaan Novanto di rumah makan Padang. "Dilihat dulu, kalau dia di rumah sakit atau di mana. Mungkin dia singgah makan atau bagaimana. Memang manusia nggak bisa makan," katanya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vqiiRg
via IFTTT

PGN Raih Laba Bersih Rp 920 Miliar di Kuartal I-2019

Pencapaian berhasil dipertahankan setelah PGN mencatat kinerja positif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berhasil mencatatkan kinerja keuangan yang positif pada periode triwulan I tahun 2019. Pencapaian yang ini berhasil dipertahankan setelah sepanjang tahun 2018, PGN telah mencatatkan kinerja yang positif, baik dari sisi finansial dan operasional. Sepanjang tiga bulan pertama pada 2019 ini, PGN berhasil membukukan pendapatan sebesar 860,5 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Pendapatan emiten berkode PGAS ini, terutama diperoleh dari hasil penjualan gas sebesar 661,5 juta dolar AS dan penjualan minyak dan gas sebesar 92,8 juta dolar AS. Sedangkan laba operasi interim konsolidasian pada kuartal I-2019 sebesar 162, 5 juta dolar AS dan laba bersih sebesar 65 juta dolar AS atau setara Rp 920,2 miliar (dengan rata-rata kurs Rp 14.136 ) dengan  EBITDA sebesar 263 juta dolar AS.

“Pencapaian ini diperoleh lantaran Perseroan melakukan berbagai upaya optimalisasi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini,” kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, Selasa (30/4), seperti dalam siaran persnya.

Selama periode Januari-Maret 2019, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 2.904 BBTUD dengan rinciannya, sepanjang kuartal I-2019 volume gas niaga sebesar 919 BBTUD dan volume transportasi gas bumi sebesar 1.985 BBTUD.

PGN yang kini berstatus sebagai Sub Holding Gas dengan mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) optimistis akan mampu menjaga kinerja positif pada masa mendatang. Menurut Rachmat, hal ini sejalan dengan upaya mendukung visi-misi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, di mana PGN optimistis kinerja perusahaan akan semakin membaik dengan tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat.

Seperti diketahui, PGN mengakuisisi 51 persen kepemilikan saham pada Pertagas dari Pertamina tanggal 28 Desember 2018. Transaksi akuisisi ini dibukukan dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK 38 “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”, karena PGN dan Pertagas merupakan entitas sepengendali dibawah Pertamina.

“Dengan begitu, PGN sebagai Sub Holding Gas akan jauh lebih optimal serta terjadi penguatan pada rantai bisnis gas bumi,” ungkap Rachmat.

Pada Jumat (26/4) lalu, PGN telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019.  Dalam RUPS tersebut, PGN mengumumkan pencapaian atas kinerja keuangan dan operasi sepanjang 2018.

PGN berhasil mencatatkan kinerja konsolidasi yang positif, mulai dari pendapatan mencapai 3,87 miliar dolar AS, dengan EBITDA sebesar 1,20 miliar dolar AS. Adapun total aset yang dikelola PGN mencapai 7,94 miliar dolar AS dengan laba bersih menembus 305 juta dolar AS.

Dalam RUPS tersebut, pemegang saham juga menyepakati pergantian pengurus perusahaan. Pergantian terjadi pada susunan direksi dan komisaris. Jajaran Direksi PGN saat ini bertambah dengan masuknya Syahrial Mukhtar sebagai Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis. Sementara itu, Komisaris Hambra digantikan oleh Lucky Alfirman dan penambahan Mas’Ud Khamid ke jajaran Dewan Komisaris PGN.

Dengan sejumlah pencapaian itu, menurut Rachmat, PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional.

Pada 2018, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 2.456 kilometer (km) dan saat ini mencapai lebih dari 9.909 km atau setara dengan 95 persen dari jaringan pipa gas bumi hilir nasional.

Dari infrastruktur tersebut, PGN telah menyalurkan gas bumi ke 1.739 pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik,1.984 pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta 177.710 pelanggan rumah tanggayang dibangun dengan investasi PGN.

Pelanggan Gas Bumi PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong, Papua Barat.

Saat ini, PGN juga telah mengelola dan menyalurkan gas bumi untuk sektor transportasi melalui 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU). Selain itu, untuk menunjang penyaluran serta kehandalan jaringan dan pasokan gas ke Pelanggan, PGN juga mengoperasikan dua Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yakni di Jawa Barat dan Lampung.

Pada tahun ini, PGN juga banyak melakukan terobosan seperti program 360 degree solution. Dalam program ini, PGN dapat menghadirkan gas bumi dari hulu hingga hilir sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai segmen pengguna gas.

PGN memiliki Saka Energi Indonesia yang menyediakan gas bumi di sektor hulu, PGN juga mengembangkan produk gas bumi yakni Liquefied Natural Gas (LNG) yang dilakukan oleh PT PGN LNG Indonesia, penyaluran CNG melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia, sampai melalui anak usaha PGN lainnya, PGN dapat menyediakan pasokan gas bumi, listrik, pasokan bahanbakar gas untuk transportasi hingga jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) hingga Informasi Tekonologi Komunikasi bagi para pengguna gas atau pelanggan PGN.

"Investasi infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun PGN hampir seluruhnya tidak mengandalkan APBN, sehingga tidak membebani negara. Dan, PGN terus berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi dengan membangun infrastruktur gas bumi di berbagai daerah," ungkap Rachmat.

Sejumlah proyek infrastruktur sedang digarap PGN, mulai dari proyek pipa gas transmisi Duri-Dumai sepanjang 67 km termasuk pipa distribusi gas di Dumai sepanjang 56 km. Selain itu, PGN juga sedang menggarap proyek pipa di Purwakarta-Subang dan Jargas Kota di Dumai, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Bojonegoro, Lamongan, Pasuruan, Probolinggo, Kutai Kartanegara, Banggai, Aceh Utara, Palembang, Jambi, Depok, Bekasi, Kabupaten Mojokerto, Kota Mijokerto dan Kabupaten Wajo.

"PGN terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional, walau di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik," kata Rachmat.

Selain proyek infrastruktur pipa gas, PGN fokus mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga (jargas), sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendristribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Sejauh ini, PGN telah menyatakan kesiapannya mengemban tugas negara tersebut, terlebih kini berstatus sebagai Sub Holding Gas. PGN telah menyiapkan proposal untuk program pengembangan Jargas tersebut. Proposal itu, ungkap Rachmat, sesuai target tambahan sebanyak 4,7 juta sambungan baru sampai dengan tahun 2025. Dia menjelaskan hal tersebut telah disesuaikan dengan rencana Kementerian ESDM.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ISZl27
via IFTTT

Kaisar Akihito Berterima Kasih pada Rakyat Jepang

Kekuasaan Kaisar Akihito akan berakhir tengah malam nanti.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kaisar Jepang Akihito dalam sambutan terakhir yang menyudahi tiga dekade kekuasaannya pada Selasa (30/4) menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat atas dukungan yang selama ini ia terima. Kaisar juga menyatakan harapan akan masa depan yang damai.

Akihito merupakan kaisar Jepang pertama yang menyerahkan takhta secara sukarela dalam dua abad terakhir ini. Ia berupaya mengobati kenangan menyakitkan dari Perang Dunia II serta berupaya merangkul rakyat biasa, termasuk masyarakat terpinggirkan.

Tokoh populer berusia 85 tahun itu menjadi kaisar pertama yang menyerahkan Takhta Krisantemum kepada putranya di bawah konstitusi pascaperang. Undang-Undang tersebut menetapkan kaisar sebagai simbol rakyat tanpa kekuatan politik.

"Hari ini, saya mengakhiri tugas saya sebagai kaisar. Sejak naik takhta 30 tahun lalu, saya melakukan kewajiban dengan kepercayaan dan penghormatan kepada rakyat. Saya merasa paling beruntung bisa melakukannya," kata Akihito saat berdiri di depan singgasananya.

Kekuasaan Akihito berakhir tengah malam nanti. Saat itu, ia akan digantikan oleh Putra Mahkota Pangeran Naruhito. Naruhito akan memimpin era baru bernama Reiwa.

Naruhito akan naik takhta Krisan pada Rabu. Dalam upacara terpisah, ia akan menerima tanda kerajaan kekaisaran dari pedang dan permata serta segel kekaisaran sebagai bukti suksesinya sebagai kaisar ke-126 negara itu.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:17PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J138tw
via IFTTT

Personel Polri Siaga di Papua Hingga Perhitungan Selesai

Belum ditariknya personel pengamanan pemilu untuk berjaga jika terjadi kerawanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin mengatakan hingga kini belum ada penarikan terhadap personel Polri yang terlibat dalam pengamanan pemilu. Penugasan personel Polri di Papua diperpanjang hingga selesai rekapitulasi perhitungan suara.

"Bahkan perwira memantau pemilu (pamatwil) masih berada di wilayah tugas masing masing," kata Sormin di Jayapura, Selasa (30/4).

Dia mengakui, belum ditariknya personel yang terlibat dalam pengamanan pemilu, antara lain untuk berjaga-jaga jika terjadi kerawanan. "Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pihaknya hingga kini belum menarik personil yang tergabung dalam pengamanan pemilu," kata Sormin.

Ketika ditanya tentang situasi kamtibmas di wilayah Polda Papua, mantan Kadiv Propam Mabes Polri mengatakan, secara keseluruhan situasi kamtibmas aman dan terkendali. Ia berharap para caleg tidak melakukan pengerahan massa bila tidak berkenan dengan hasil yang dicapai, namun melakukan langkah sesuai prosedur.

"Jangan melakukan tindakan anarkis karena akan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Sormin.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IOjgzr
via IFTTT

Kata Radovic Soal Melatih Persib

Ini merupakan kali pertama Radovic menjadi pelatih di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Nama Miljan Radovic tidak asing bagi para penggemar klub sepak bola Persib Bandung. Sempat menyelamatkan Persib dari keterpurukan sebagai pemain, kini Radovic mengemban tugas sebagai pelatih.

Ini merupakan kali pertama Radovic menjadi pelatih di Indonesia. Sebelumnya, Radovic menjabat Direktur Teknik Persib.

"Saya pertama kali di sini tapi saya sudah empat tahun di Eropa, tapi saya pikir lebih mudah (melatih) di sini karena saya tahu mentalitas di sini," kata Radovic di Lapangan Saraga, ITB, Kota Bandung, Senin (29/4).

Kedatangan Radovic disambut hangat oleh Bobotoh kala itu. Namun, hasil minor di Piala Presiden menghadirkan kesan buruk terhadap kemampuan pelatih asal Montenegro ini.

Mendapatkan tekanan, Radovic meminta kesabaran Bobotoh. Menurutnya, kinerja buruk atau tidaknya tim harusnya dilihat di kompetisi, bukan turnamen.

"Saya tahu Bobotoh selalu ingin menang, itu biasa. Tapi dari saya jadi pemain, kadang kadang bisa menang dan bisa kalah," katanya.

Kesempatan kembali ke Persib dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Radovic. Menurutnya, melatih tim di mana pun akan sama saja, yang berbeda adalah atmosfer di dalamnya.

"Saya suka sepak bola, saya datang ke sini karena hati biru, itu saja. Karena saya dulu mau pemain enjoy, kami akan buktikan hasil kerja keras nanti," katanya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WgohDN
via IFTTT

PLN Siagakan 502 Personel Saat Ramadhan di NTB

Personel disiapkan untuk memberi kenyamanan masyarakat dalam menjalankan Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) menyiagakan 502 personel untuk menjaga pasokan listrik. Ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalani ibadah selama bulan suci Ramadhan.

General Manager PLN UIW NTB Rudi Purnomoloka mengatakan PLN berkomitmen menjaga pasokan listrik selama bulan Ramadhan. "Untuk personel sebenarnya ini kami siaga lanjut dari siaga pemilu. Kami tetap siagakan personel ini untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan mengantisipasi adanya gangguan," ujar Rudi di Mataram, NTB, Selasa (30/4).

Rudi menyebutkan sistem kelistrikan NTB meliputi sistem kelistrikan Lombok yang saat ini memiliki daya mampu sebesar 269 Megawatt (MW) dengan beban puncak sebesar 240 MW, sistem kelistrikan Sumbawa memiliki daya mampu sebesar 67 MW dengan beban puncak sebesar 46 MW, dan sistem kelistrikan Bima memiliki daya mampu sebesar 69 MW dengan beban puncak sebesar 48 MW. Rudi memperkirakan peningkatan pemakaian listrik selama Ramadhan terjadi perubahan karakter pemakaian.

"Di luar bulan Ramadhan kenaikan beban biasanya terjadi antara pukul 19.00 sampai 22.00 WITA. Sedangkan saat Ramadhan terjadi dua kali peningkatan beban yaitu tidak hanya pukul 19.00 sampai 22.00 WITA tetapi juga saat memasuki waktu sahur, antara pukul 02.00 hingga 04.30 WITA," kata Rudi.

Rudi berharap kelistrikan di NTB tetap andal dan aman selama Ramadhan. Namun, kata dia, terkadang ada hal-hal yang tidak diduga, seperti cuaca ekstrem atau ada pohon tumbang yang akan menyebabkan padam listrik.

"Oleh karena itu kita siapkan personel supaya bisa menangani dengan cepat," kata Rudi menambahkan.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:08PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PBsTlz
via IFTTT

Charlize Theron Ingat Audisi Pertamanya Berujung Pelecehan

Aktris Charlize Theron pernah mengalami pelecehan seksual di audisi pertamanya.

REPUBLIKA.CO.ID, KALIFORNIA — Aktris peraih Grammy, Charlize Theron, punya pengalaman buruk di awal kariernya. Dilansir Page Six pada Selasa (30/4), kenangan buruk itu terjadi saat aktris berusia 43 tahun tersebut bertemu dengan sutradara untuk kali pertamanya.

“Saat itu saya masih berusia 18 tahun dan belum pernah mengikuti audisi,” kata Theron yang terlibat dalam film The Addams Family.

Kejadian bermula saat sebuah agensi model merekomendasikan Theron yang ingin terjun ke dunia akting untuk bertemu seorang produser kondang. Ia dijadwalkan bertemu di rumah sang produser pukul sembilan malam.

Begitu ia tiba, sang produser membuka pintu dan mengenakan piyama. Mereka kemudian berbincang. Produser yang disebut Theron masih kondang sampai sekarang itu tak mau mencoba mendengarnya membaca naskah film.

Sang produser mengatakan kepadanya, ia hanya butuh berbincang dengan Theron. Dia duduk sangat dekat dengan Theron. Aktris keturunan Amerika Afrika Selatan itu pun mulai merasakan kejanggalan hingga akhirnya pria tersebut meletakan tangan di lutut Theron dan membuatnya terkejut.

Seketika itu juga, Theron langsung pergi tanpa sanggup berkata apa pun. Ia cepat-cepat mengendarai mobil yang ia sewa sembari marah pada diri sendiri. Pemain Mad Max: Fury Road itu kesal karena tak sempat memaki pria tersebut.

Delapan tahun setelah Theron punya nama di dunia akting, ia bersua pria tersebut. Sang produser menawarinya sebuah peran. Theron yang bermain di The Fate of the Furious menyimak tawaran itu hanya untuk menggiring pembicaraan ke momen audisinya dahulu. Akan tetapi, sang produser mengaku tak ingat bahwa ia pernah bertemu dengan Theron.

"Saya segarkan ingatannya dengan detail kisah audisi pada malam jam sembilan itu," ujar Theron yang beradu akting dengan Keanu Reeves di The Devils Advocate.

Theron merasa prihatin dengan kejadian itu. Ibu dua anak itu menyampaikan hal ini agar orang lain waspada dan tidak membuat kejadian serupa terulang kembali.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vsbeDA
via IFTTT

Karding: Langkah Bara Hasibuan Positif Cairkan Komunikasi

Karding menilai langkah yang dilakukan Bara Hasibuan adalah berupaya obyektif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menilai langkah Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan adalah langkah positif untuk menurunkan tensi politik dan mencairkan komunikasi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai, langkah yang dilakukan Bara Hasibuan adalah berupaya bersikap obyektif menghadapi perkembangan politik nasional saat ini.

"Dalam pandangan saya hal yang paling penting saat ini adalah membangun komunikasi, pada saat temperatur politik yang agak memanas saat ini," kata dia, Selasa (30/4).

Menurut Karding, menurunkan tensi politik dan mencairkan suasana pasca-pemilu adalah hal wajar. Hal ini termasuk yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. 

Karding menerangkan PAN yang berada di barisan partai politik pendukung capres-cawapres, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, membangun komunikasi dengan Presiden Joko Widodo, pasca-pemilu 2019 merupakan hal yang wajar. "Sikap yang dilakukan Zulkifli dan Bara itu wajar, tidak ada masalah. Membangun komunikasi itu penting untuk menjaga persatuan bangsa," katanya.

Di sisi lain, langkah yang dilakukan Bara Hasibuan juga dapat dilihat sebagai upaya menyelamatkan institusi PAN dalam peta politik nasional. "Saya mendengar informasi dari Istana, bahwa ada permintaan yang disampaikan Zulkifli kepada Presiden Jokowi, agar PAN mendapat bagian dari pimpinan DPR RI atau MPR RI. Itu yang saya dengar informasinya," katanya.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GNSCmI
via IFTTT

Nirina Zubir Tekankan Pentingnya Pendidikan

Nirina sempat ingin tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semua Murid Semua Guru kembali hadir dengan diskusi bertajuk 'Memilih Sekolah untuk Anak'. Di dalam diskusi tersebut, hadir narasumber-narasumber yakni Nirina Zubir, Suryan Widati istri dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Nur Adhriyah dari Keluarga Peduli Pendidikan (Kerlip), dan Bettu Nurbaeti dari Komunitas Rumah Pencerah.

Nirina Zubir, salah satu narasumber yang juga merupakan pekerja seni, menilai pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak. Ia mengisahkan kehidupannya sendiri yang sempat hampir tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Pada saat itu, begitu lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Nirina sudah mendapatkan tawaran pekerjaan. Sempat terpikir untuk tidak melanjutkan kuliah. Keinginan tersebut juga telah ia ungkapkan kepada orang tuanya.

Namun, lanjut dia, orang tuanya sangat keras terkait pendidikan dan mewajibkan Nirina untuk meneruskan pendidikan. "Waktu itu dikerasin sama orang tua, bilang nggak boleh, katanya walau kamu punya kesempatan sekarang tapi kamu lihat nanti jauh ke depan," kata Nirina, mengisahkan pesan orang tuanya kala itu.

Berlatar belakang kisah tersebut, Nirina yang tadinya tidak terlalu memikirkan pentingnya pendidikan tinggi akhirnya setuju untuk melanjutkan kuliah. Hingga saat ini, ia juga menginginkan anak-anaknya untuk bisa bersekolah hingga jenjang yang tinggi.

"Jadi walaupun saya ada di dunia entertainment, tapi paling nggak punya background pendidikan sampai titik tertentu. Jadi saya nilai masih penting," kata Nirina.

Ia juga menilai saat ini di era teknologi orang tua dimudahkan untuk mencari informasi mengenai pendidikan. Apabila pada masa lalu orang tua harus bertanya ke keluarganya terkait ilmu parenting, saat ini di internet telah banyak informasinya.

Hal senada diungkapkan Suryan Widati atau yang biasa dipanggil Wida. Istri Muhadjir Effendy ini menilai saat ini orang tua sangat beruntung karena banyak sumber belajar yang memudahkan mereka.

"Kita beruntung sekali karena menghadapi sumber-sumber belajar yang membuat kita mudah menyampaikan yang kita inginkan," kata dia.

Menurut Nirina, memilih sekolah untuk anak juga bukan hal yang sederhana. Usia dan kesiapannya harus benar-benar dipikirkan sebelum memutuskan untuk menyekolahkan anak.

Ia pun menceritakan pengalaman menyekolahkan anak pertamanya. Ibu dua anak ini sangat memikirkan kesiapan usia anaknya, setelah itu perlu mengetahui sekolah yang tepat. Pada masa kini, menurut Nirina, begitu banyak sekolah yang bagus namun belum tentu sekolah bagus itu cocok untuk anaknya.

"Karena era informasi yang banyak sekali ini kita bingung. Setelah ditentukan umur berapa, lalu kemana ya sekolahnya? Banyak langkah-langkahnya," kata Nirina.

Terkait dengan memilih sekolah, para ibu ini setuju bahwa survei harus dilakukan. Memilih sekolah untuk anak tidak bisa dilakukan secara acak karena ada banyak pertimbangannya. Hal yang perlu dipikirkan antara lain adalah pertimbangan biaya, pertimbangan jarak, dan minat anak.

Selain mempertimbangkan hal tersebut, penting untuk dipikirkan keinginan anak. Jangan sampai orang tua egois menentukan sekolah tanpa mendengar pendapat dari anak. Sebab, anaklah yang nantinya akan menjalani hari-harinya di sekolah.

Komunikasi antara anak dan orang tua harus terus dilakukan. Apabila nantinya anak memiliki masalah di sekolah orang tua harus mendengarkan dan memberikan kekuatan untuk anaknya. Orang tua juga harus mengkomunikasikan dengan orang tua yang lain atau pihak sekolah ketika memiliki masalah.

Let's block ads! (Why?)



April 30, 2019 at 05:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2V6xHFm
via IFTTT